Kebijakan Pemerintah untuk Impor 1 Juta Ton Beras, Sebenarnya untuk Kepentingan Siapa?

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 16 Maret 2021 12:18 WIB
Monitorindonesia.com - Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras dari Thailand, sebanyak satu juta ton dinilai kurang tepat. Apalagi, rencana tersebut diambil tanpa ada kajian mendalam. Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Mestinya, lanjut Wachid, kalau (pemerintah) mau import, seluruh kepala daerah harus diajak bicara. Karena merekalah yang paham kondisi daerahnya, paham kebutuhan rakyatnya apakah perlu beras impor atau tidak. "Jangan ambil kebijakan tanpa memahami fakta dilapangan. Kebijakan itu sebenarnya untuk kepentingan siapa?" sindir politisi Partai Gerindra itu. Selain itu, Wachid juga menyarankan agar Pemerintah mengundang asosiasi-asosiasi yang concern soal pertanian terkait persoalan beras ini. Ada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), ajak rembukan dan berdiskusi juga. "Saya misalnya yang berkecimpung di HKTI sejauh ini belum pernah diajak berdiskusi soal beras ini. Padahal berdasarkan diskusi-diskusi kami di HKTI, persoalan petani, beras dan lainnya itu tidak semudah diselesaikan hanya dengan menggunakan skema import saja," katanya. Wachid juga menganggap, skema import hanya akan menambah penderitaan para petani dibawah. Hasil panen mereka akan sia-sia karena tidak terserap dengan maksimal. "Dan tentu saja mereka para petani ini akan mengalami kerugian. Ketimbang import lebih baik serap hasil panen para petani kita secara maksimal," tegasnya lagi. Untuk itu, Wachid menganjurkan agar Pemerintah menugaskan lembaga yang concern soal pangan ini untuk mengatasi problem beras ini. "Pemerintah bisa menugaskan Bulog untuk menyerap hasil panen dan membeli gabah dengan harga yang wajar dari para petani ketimbang import," tegasnya. Disamping itu, Wachid juga menekankan agar Pemerintah membantu kesulitan para petani yang terdampak kondisi alam, dengan menyediakan bantuan pupuk bagi para petani yang terdampak kondisi alam seperti banjir. "Bukan malah mengeluarkan kebijakan impor beras," pungkasnya. (Ery)

Topik:

kebijakan impor beras kepentingan siapa

Berita Sebelumnya

Usai Vaksinasi Guru, Menkes Targetkan PTM Dimulai Juli 2021

Berita Selanjutnya

Kapolri Minta Baharkam Tampil Seperti Bima yang Gagah dan Selalu di Hati Rakyat