Khawatir Bebani Masyarakat, Politisi PDIP Minta Kebijakan Rapid Test Ketat Ditinjau Ulang

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 25 Maret 2021 22:17 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus meminta otoritas kesehatan menjelaskan kepada publik sampai kapan kebijakan rapid test ketat diberlakukan. Sebab ia khawatir kebijakan rapid test ketat justru malah membebani rakyat. "Setahu saya virus itu punya masa inkubasi empat hari, jadi cukup aneh kalau masyarakat terus diminta melakukan swab antigen setiap hari ketika melakukan aktivitas atau perjalanan sebab hanya berlaku maksimal 24 jam,” kata Deddy, dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (15/3/2021). Bahkan seingatnya, kebijakan itu (rapid teat ketat) diambil tahun lalu untuk mengerem laju penyebaran virus corona atau Covid-19, yang cukup tinggi. Karenanya, politisi PDI Perjuangan itu meminta supaya kebijakan tersebut dievalusi. "Apakah setelah tiga bulan kebijakan itu tidak sebaiknya dievaluasi? Pemerintah harus menjelaskan apakah kebijakan ini akan diteruskan saat penyebaran virus mulai melandai dan vaksinasi massal mulai dilakukan secara massif. Sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam mengerem laju penyebaran virus?” tanya Deddy. Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara ini, umumnya pelaku perjalanan dan memiliki mobilitas tinggi orangnya itu-itu saja. Sehingga kebijakan rapid test 1x24 jam itu tidak serta merta menambah secara signifikan rasio tes berbanding jumlah penduduk. "Saya mendukung kalau kebijakan ketat ini dilakukan dalam rangka tracing, peningkatan rasio test, membatasi pergerakan massal saat akhir pekan atau libur panjang dan khususnya di daerah yang memiliki trend kenaikan penyebaran virus yang tinggi. Oleh karena itu, otoritas kesehatan perlu segera mengkaji ulang kebijakan ini,” tambanya lagi. Deddy juga meminta agar pemerintah mendahulukan vaksinasi bagi kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan sektor-sektor yang memiliki interaksi tinggi. Seperti masyarakat yang bekerja di sektor transportasi, warung atau rumah makan, hotel, perkantoran, buruh, pedagang pasar dan mal, pekerja proyek dan kelompok-kelompok yang sangat terkait dengan pemulihan ekonomi dan sangat rentan. “Saya khawatir bahwa semakin lama kebijakan rapid test dan PCR yang hanya berlaku satu dan tiga hari itu akan semakin membebani masyarakat. Yang untung dengan kebijakan itu hanya para importir rapid test dan pemasok regent PCR, dan semua itu impor yang menguntungkan negara asing. Jangan sampai kebijakan yang ada sekarang hanya untuk memfasilitasi bisnis semata, ini bisik-bisik yang berkembang di bawah dan merugikan pemerintah,” tutup Deddy. Sebagaimana diketahui, pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan test swab antigen dan hanya berlaku 1x24 jam, dan Test PCR berlaku 3x24 jam untuk pelaku perjalanan. Kebijakan ini juga diikuti dengan kebijakan berbagai kantor pelayanan publik dan instansi pemerintah yang mengharuskan hal yang sama. (Ery)

Topik:

rapid test ditinjau ulang

Berita Sebelumnya

Satu dari Tiga Terlapor Penembak Laskar FPI Tewas Kecelakaan  

Berita Selanjutnya

Sah Jadi Prioritas 2021, Fahira Idris: RUU Miras Sudah Sangat Akomodatif