Di Rakernis Ditjen PPKL, Siti Nurbaya Sebut Empat Prinsip Kolaborasi Tuntaskan Masalah Pencemaran

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 30 Maret 2021 17:41 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Siti Nurbaya melihat peluang besar untuk menerapkan model kolaborasi dalam menyelesaikan wicked problems pencemaran, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Namun diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Masalah lingkungan yang juga dikenal sebagai disarticulated state, yaitu persoalan yang tidak terdifinisikan dengan jelas, karena didasarkan pada pendekatan tradisional dengan menggunakan pendekatan batas administrasi, geografis dan kewenangan, yang tidak dapat membatasi pencemarandan kerusakan lingkungan," beber Menteri Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Tehnis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PKL) Kementerian LHK dengan tema “Indek Kualitas Lingkungan Hidup untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (30/3/2021). Dalam Rakernis Ditjen PPKL ini hadir sejumlah tokoh antara laian mantan Menteri Lungkungan Sarwono Kusumaatmadja, Porf Azwar Maas, Rusdian Lubis, Peni Susanti, dan Dirut Pupuk, Bakir Pasaman. Rakernis ini sendiri dalam rangka konsolidasi program dan langkah kerja lapangan untuk agenda tahun 2021, yang oleh Menteri LHK disebut sebagai tahun ujian bagi kita semua dalam hal penanganan masalah-masalah lingkungan hidup. Menteri Siti Nurbaya menyebutkan ada empat prinsip umum agar kolaborasi berhasil, yaitu pertama, adanya kemitraan untuk membangun hubungan, kolaborasi melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan menyiratkan bahwa setiap anggota memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, kesetaraan yang menyiratkan bahwa pemangku kepentingan sama pentingnya dengan yang lain, tetapi tidak berarti setiap pemangku kepentingan memiliki kesamaan dalam kewenangan, tanggung jawab dan tingkat pengetahuan. "Prinsip ketiga lanjut Menteri Siti, akuntabilitas adalah dasar dari untuk mengukur kinerja. Dengan adanya akuntabilitas, pemangku kepentingan merasa perlu terlibat dalam pengambilan keputusan dan merasa bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Sedangkan keempat, rasa memiliki yang menuntut semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ujarnya. Dijelaskan Siti, Rakernis seperti yang diselenggarakan selama dua hari ini merupakan salah satu sarana membangun kolaborasi untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan kolaborasi itu, karena IKLH dapat memberikan gambaran status kualitas lingkungan hidup dan proyeksinya dapat digunakan untuk menetapkan target upaya perbaikan lingkungan yang akan kita lakukan bersama. "Tahun 2020 yang lalu pada saat Rapat Kerja Teknis di Mataram, KLHK telah berbagi dengan provinsi dan kabupaten/kota baseline IKLH dan target IKLH pada setiap provinsi dan kabupaten kota. Saya mendapat laporan bahwa semua provinsi telah memasukan target IKLH dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah. Saya meminta semua Kabupaten/Kota juga memasukkan target ini dalam RPJMD Kabupaten/Kota,” papar Menteri Siti. Menteri Siti menegaskan bahwa dirinya berterimakasih karena dari kolaborasi tersebut nilai IKLH Nasional naik 3,72 poin dari angka 66,5 di tahun 2019 menjadi 70,27 dan melampaui target RPJMN pada angka 68,71. Beberapa catatan adalah, meskipun Nilai Indeks Kualitas Air meningkat sebesar 0,91 poin,namun nilai tersebut belum memenuhi target RPMJN yaitu pada angka 55,1,sehingga masih perlu upaya keras kita semua. Indeks Kualitas Udara sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 84,30 dan mengalami peningkatan sebesar 0,65 poin dari tahun 2019. Indeks Kualitas Air Laut yang baru diberlakukan tahun 2020 mencapai angka 68,94 dengan kategoribaik dan memenuhi target RPJMN sebesar 58,6. Indeks Kualitas Lahan yang merupakan gabungan antara IndeksTutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut mengalami penurunan sebesar 1,26 poin yaitu dari 62,00 ke 60,74 dan capaian tersebut belum memenuhi target RPJM pada angka 61,90. Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, telah ada dorongan kepada jajaran Pemerintah Daerah; dan ternyata IKLH berkembang menjadi platform dalam membangun kolaborasi antar strata pemerintahan, pusat-provinsi dan Kabupaten/Kota. “Saya meminta agar 6 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) juga menjadi bagian dari kolaborasi ini, dapat menjadi fasilitator dan dapat menjadi pusat koordinasi dalam upaya kita membangun dan memperbaikikualitas lingkungan pada skala ekoregion. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga perlu menyempurnakan konsep IKLH ini dengan mengadopsi model DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response) untuk menggambarkan hubungan antaraaspek sosial dan lingkungan,” tutup Menteri Siti Nurbaya. (Ery)

Topik:

masalah pencemaran rakernis ppkl

Berita Sebelumnya

Kesetaraan Birokrasi Salah Satu Program Prioritas Pembangunan Nasional

Berita Selanjutnya

Dirjen PPKL-KLHK, Karliansyah: Pengelolaan Lingkungan Perlu Basis Data