PBNU Minta Presiden Jokowi Batalkan Tes TWK KPK

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 8 Mei 2021 22:12 WIB
Monitorindonesia.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tes TWK tersebut dinilai cacat etika moral dan melanggar asasi manusia. "Pelaksanaan TWK catat etik-moral dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945," kata Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan (Lakpesdam) PBNU, Rumadi dalam keterangannya, Sabtu (8/5/2021). Oleh karena itu, Lakpesdam-PBNU, mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK. Sebagaimana diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lulus TWK sebagai syarat peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rumadi meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengembalikan TWK untuk calon ASN sebagai uji nasionalisme dan komitmen bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga bukan sebagai screening dan Litsus zaman Orde. Dia juga meminta agar Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk mengusut dugaan pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual, rasisme dan pelanggaran yang lain yang dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK yang diwawancarai. "Kami juga mengajak kepada masyarakat sipil untuk terus mengawal dan menguatkan KPK dengan cara menjaga independensinya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang bertujuan melemahkan dan melumpuhkan KPK, baik secara cepat maupun lambat," tandasnya.[man]

Topik:

KPK Presiden Jokowi PBNU Batalkan Tes TWK

Berita Sebelumnya

Video Jokowi Promosikan Bipang Ambawang Viral di Media Sosial

Berita Selanjutnya

Hentikan Pembunuhan dan Teror KKB Papua, Negara Harus Tegas

Berita Terkait

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini (mantan Anggota Komisi IX DPR RI) (Foto: Tangkap Layar Zoom Meeting pada Kamis 9 Oktober 2025)

Klarifikasi Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

5 jam yang lalu

Hukum
Petugas menyiapan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk didistribusikan kepada pelajar di Banda Aceh, Aceh, Jumat (16/5/2025) (Foto: Dok MI/Antara News)

Siapa Bakal Terjerat Dugaan Korupsi MBG

8 jam yang lalu

Hukum
Petugas sekolah membawa menu MBG di Bandung, Jawa Barat (Foto: Ist)

KPK Usut Modus Dugaan Korupsi MBG Rp 10 M

18 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes di Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan

22 jam yang lalu

Nasional
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) (Foto: Istimewa)

PBNU Tolak Atlet Israel Bertanding di Indonesia: Menolak Segala Bentuk Normalisasi Dengan Penjajah!

1 hari yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin Sebagai Saksi Kasus Suap Dana Hibah

9 Oktober 2025 15:20 WIB