Tiga Hari PPKM Darurat, ICPW: Pelaksanaan di Lapangan Masih Perlu Dievaluasi

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 5 Juli 2021 14:40 WIB
Monitorindonesia.com – Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 masyarakat harus  mematuhi peraturan dan ketentuan pemerintah  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Langkah strategis dan taktis ini menurut pemerintah dapat menekan laju penyebaran wabah Pandemi yang banyak memakan korban saat ini. Namun pelaksanaan PPKM di lapangan saat ini masih perlu dievaluasi lagi. Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto turut mendukung langkah strategis PPKM darurat dengan memperhatikan tindakan dan implementasi di lapangan. “Intervensi langkah satuan tugas (Satgas) sebaiknya dilihat lagi, apakah itu sesuai dengan instruksi pemerintah? Satuan Petugas harus segera mengevaluasi atau mengkoreksi itu, demi penyelamatan nyawa manusia,” ujar Bamsur,  panggilan akrabnya, via selulernya, di Jakarta. Minggu sore (4/07/21). Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali secara tegas dan terukur. Komitmen ini pun telah disepakati oleh para kepala daerah yang termasuk dalam cakupan PPKM Darurat. Kebijakan ini akan berlaku pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Ketua ICPW ini juga menyampaikan, penerapan PPKM darurat 48 kabupaten ini diyakini akan mengalami perubahan yang signifikan dalam mengurangi dan menekan penyebaran Pandemi berbasis program yang sedang berjalan saat ini. “Walaupun ada hal yang memberatkan bagi sebagian masyarakat, seperti dilarang keluar rumah, diisolasi dan sebagainya. Jika rakyat dianggap melanggar hukum maka ada sanksi kurungan setahun dan denda 100 juta bagi yang melanggar,” ujar Bamsur panggilan akrabnya. Dia tidak menampik, situasi berat yang diemban saat ini adalah uji materi bagi Satuan Petugas (Satgas Covif-19: red) masyarakat Indonesia. “Apalagi hingga sore ini dilaporkan penambahan 27.233 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Hingga saat ini pemerintah mencatat ada 2.284.084 kasus Covid-19 di Tanah Air sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020. Sementara itu, covid19.go.id melaporkan penambahan 27.233 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Bambang juga menyinggung, terkait pencegahan lonjakan harga, agar pengaturan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat. "Agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar, yang merugikan kepentingan rakyat banyak saat ini, tentunya Polri sudah teruji dalam penegakkan aturan ini," pungkasnya. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Bamsoet: Rancangan PPHN Diharapkan Selesai Akhir Tahun 2021

Berita Selanjutnya

Kapolri Ajak Civitas Akademik, Pemuda Hingga Ormas Terlibat Aktif Percepat Vaksinasi

Berita Terkait

Tech
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) (Foto: Ist)

Komdigi Bakal Takedown Gim yang Tak Sesuai Rating Usia

30 menit yang lalu

Ekonomi
Grand Mal Bekasi Tutup (Foto: Dok MI)

Grand Mal Bekasi Resmi Tutup, Sepi Pengunjung jadi Pemicu Utama

1 jam yang lalu

Ekonomi
Kereta Cepat (Whoosh) (Foto: Ist)

Purbaya Tak Setuju APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh

1 jam yang lalu

Metropolitan
Kebakaran Rumah di Tanjung Priok (Foto: Istimewa)

Kebakaran di Tanjung Priok: 2 Rumah Ludes, 80 Personel Gulkarmat Dikerahkan

2 jam yang lalu

Metropolitan
Layanan SIM Keliling (Foto: Ist)

Sabtu, SIM Keliling Jakarta Ada di Lima Lokasi

3 jam yang lalu

Politik
Kabinet Merah Putih

Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto, Pengamat: Kinerja Menteri Prabowo Seperti Menyusun Batu Bata

5 jam yang lalu