Kontrol Penyaluran Bansos, Mensos akan Garap Sistem Baru

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 30 Juli 2021 02:11 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan segera membuat sistem baru untuk mengendalikan setiap langkah penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai respons atas maraknya pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako yang ditemukan di sejumlah daerah. "Untuk atasi adanya temuan pungli bansos, nanti kita buatkan sistem agar bisa memudahkan kita untuk mengontrol dan mengendalikan setiap langkah. Sistem pun juga harus evaluasi agar tidak terjadi ada kelemahan kemudian dimanfaatkan orang," kata Mensos kepada awak media, Kamis (29/7/2021). Risma mengungkapkan, bahwa Kemsos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial. Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak manapun. "Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," kata Mensos. Risma menekankan akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan, serta memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi. Untuk keperluan tersebut, Mensos terus mendorong agar pemerintah daerah (pemda) mengawal dengan sungguh-sungguh. Dalam pantauannya di Kota Pekalongan, ia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada KPM BPNT/Kartu Sembako. "Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar e-warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata Mensos. Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Mensos juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi. Sebelumnya, Mensos melakukan sidak dan pemantauan penyaluran kepada penerima BST, PKH dan Program Sembako di sejumlah daerah. Dalam blusukannya di Kota Tangerang, Banten, Risma menemukan warga yang menerima BPNT dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang diterima dari Kementerian Sosial. Lihat Juga https://monitorindonesia.com/monindo2022/nasional/mensos-temukan-bst-dipotong/ https://monitorindonesia.com/monindo2022/nasional/bansos-sembako-dibagikan-2-bulan/ #Penyaluran bansos

Topik:

bansos Mensos Sistem Pengendalian

Berita Sebelumnya

Konsep MB-KM Mendikbudristek, Jangan Jadi 'Bandul' yang Asal Bergerak

Berita Selanjutnya

Pedagang Tanah Abang Antusias Ikut Vaksinasi, Dasco: Mereka Menolak Kibarkan Bendera Putih

Berita Terkait

Ekonomi
Antrian Penerima Bantuan Sosial (Foto: Ist)

Rp17 Triliun Bansos Salah Sasaran

22 September 2025 08:27 WIB

Nasional
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) (Foto: Ist)

Kemensos Coret 1,9 Juta NIK dari Daftar Penerima Bansos

21 September 2025 17:15 WIB

Nasional
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Foto: Ist)

Kemensos Keluarkan 300 Ribu NIK dari Daftar Penerima Bansos

9 September 2025 12:07 WIB

Nasional
Illustrasi Judi Online (Foto: Istimewa)

Terindikasi Bermain Judol, 228 Ribu Jiwa Dicoret Dari Daftar Penerima Bansos

12 Agustus 2025 16:45 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

80 Tahun Indonesia Merdeka: Saatnya Data Dasar Negara Berbasis Data Presisi

6 Agustus 2025 13:44 WIB

Metropolitan
Illustrasi Aktivitas Perjudian (Foto: Ist)

15 Ribu Penerima Bansos di Jakarta Terindikasi Bermain Judol

27 Juli 2025 18:32 WIB