Sikap Kemenlu RI Memandang Konflik Rusia-Ukaraina, Bertolak Belakang dengan Presiden

Monitorindonesia.com - Sikap Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI yang bertolak belakang dengan peryataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam memandang konflik Rusia Vs Ukraina. Bahkan, Kemenlu dinilai cenderung menyalahkan Rusia sebagai negara agresor telah menganeksasi Ukraina. “Sementara Presiden Jokowi mengatakan, perang harus dihentikan tanpa menyalahkan Rusia dan Ukraina,” kata pakar Hukum Internasional Prof. Hikmawanto Juwana melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/3/2022), terkait sikap Kemenlu itu. Bahkan, lanjut Hikmawanto, Presiden Jokowi meminta konflik diselesaikan secara damai, dan tidak membahayakan pada keamanan dan perdamaian internasional. "Jadi Indonesia harusnya menjadi fasilitator, yang bisa memberikan solusi bagi konflik ini. Kita harus fokus pada rakyat, karena rakyat tidak boleh menderita akibat perang di kedua negara," tambahnya lagi. Hikmawanto mengingatkan, agar Indonesia tidak melihat konflik Rusia Vs Ukraina sebagai konflik antara pemerintah pusat (PBB) dan pemerintah daerah (Rusia-Ukraina). "Efektifitas terhadap PBB ini diragukan, dan perlu diingat bahwa PBB ini bukan pemerintahannya. Artinya, tidak seperti pemerintah pusat, kalau misalnya ada pemerintah daerah bersengketa, kemudian pemerintah pusat bisa turun. Mereka punya main street sendiri, itu yang harus kita pahami," katanya. Artinya dalam konteks hukum internasional, lanjut Hikmawanto, bagi masyarakat internasional yang berlaku adalah Hukum Rimba, bukan norma-norma hukum internasional yang harus ditaati. "Yang berlaku Hukum Rimba, siapa yang kuat sebagai justifikasi hukum internasional, bukan norma yang harus ditaati. Ini akan menjadi justifikasi setiap negara untuk mengambil tindakan," tegas pakar hukum internasional Universitas Indonesia. (Ery)