Pj Gubernur Sultra: Jadilah Pemimpin yang Bukan Hanya Terpilih, Tetapi Terpanggil

Kendari, MI - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto meminta para penjabat bupati yang diberi kewenangan pemerintah pusat menjabat di daerah untuk menjadikan jabatan sebagai ladang pengabdian bagi rakyat dan negara.

"Tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi pejabat, khususnya pemimpin. Jadilah pemimpin yang bukan hanya terpilih, tetapi terpanggil. Terpanggil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah yang saudara pimpin," katanya saat melantik dua bupati di Ruang Aula Kantor Gubernur Sultra Kendari, Senin.

Dua pejabat bupati dilantik yakni Abdul Azis sebagai Bupati Kolaka Timur dan Edy Suharmanto sebagai Pj Bupati Bombana menggantikan Burhanuddin sebagai Pj Bupati sebelumnya.

Abdul Azis merupakan Wakil Bupati sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Koltim, sedangkan Edy Suharmanto merupakan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

"Pelantikan ini merupakan tindak lanjut Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-6121 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Koltim dan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-6165 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Bupati Bombana Sultra," ujar Andap Budhi Revianto.

Kepada Bupati Koltim dan Pj Bupati Bombana, Andap mengucapkan selamat dan berpesan agar para bupati menjadikan amanah dan promosi jabatannya sebagai ladang pengabdian bagi rakyat, bangsa, dan negara.

Andap berpesan bahwa kesungguhan, keikhlasan, dan semangat para bupati untuk berjuang bersama mewujudkan terpenuhinya hak konstitusional rakyat di wilayahnya masing-masing.

"Kita bukan pemimpin yang obral janji, tapi tunjukkan komitmen dan langkah nyata kita sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk terpenuhinya hak-hak rakyat," ujar Andap.

Pj Gubernur Sultra menegaskan untuk memastikan semua kebijakan dan program pembangunan daerah terharmonisasi dengan kebijakan pusat dan provinsi, khususnya lima bidang kesejahteraan rakyat sesuai amanat Presiden Republik Indonesia.

"Penuhi hak-hak rakyat sesuai amanat konstitusi, Pertama, sandang pangan papan. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Keempat kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Kelima, yakni infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik," imbuhnya.

Andap menginstruksikan untuk segera berkoordinasi mematangkan APBD 2024 di wilayahnya masing-masing.

"Matangkan aspirasi dari rakyat yang anggarannya membutuhkan dukungan dari APBD Provinsi Sultra. Saya mohon bantuan KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk membantu mengawasi dan mengawal pembahasan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota se-Provinsi Sultra," tegasnya.

"Saya minta kepada para kepala daerah marilah kita berjuang dengan sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta tuntaskan amanah tugas ini dengan sebaik-baiknya," ucap Andap.