Bupati Blitar Tekankan Transparansi Dana Desa dan Percepatan PBB-P2 dalam Rakor Evaluasi Perkembangan Desa 2025

Blitar, MI — Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan pentingnya transparansi tata kelola desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Penyerahan Hadiah Lomba Desa Tahun 2025 yang dilakukan di Pendopo Sasana Adhi Praja, Jumat (21/11/2025).

Dalam agenda tersebut, Bupati memberikan apresiasi kepada Desa Tembalang yang terpilih mewakili Provinsi Jawa Timur pada Lomba Desa Tingkat Nasional. Ia juga menyampaikan selamat kepada 20 desa terbaik Lomba Desa 2025, serta 22 desa yang berhasil naik status menjadi desa mandiri, sebagai wujud kemajuan pembangunan berbasis komunitas.

“Prestasi ini harus menjadi obor semangat untuk membangun desa yang makin berkualitas dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam arahannya, Rijanto menyoroti rendahnya capaian realisasi PBB-P2 di sejumlah desa. Ia meminta camat dan kepala desa segera melakukan evaluasi dan memperkuat komunikasi lintas sektor untuk mengejar target tahun 2025.

“PBB-P2 adalah bentuk gotong royang masyarakat dalam membangun daerah. Semakin baik realisasinya, semakin besar ruang fiskal kita untuk pembiayaan pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan warga,” tegasnya.

Bupati Rijanto juga menekankan kewajiban desa untuk mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara terbuka dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran desa harus mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, transparansi bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi bagian dari kultur pemerintahan desa yang modern.

“Masyarakat berhak tahu apa yang dibangun, bagaimana anggarannya digunakan, serta apa manfaatnya. Transparansi adalah pondasi kepercayaan publik,” ucapnya.

Pun, ia juga menegaskan bahwa indikator kemajuan desa tidak cukup diukur dari pembangunan fisik. Aspek pelayanan publik, inovasi sosial, partisipasi masyarakat, dan perkembangan jejaring ekonomi lokal juga menjadi bagian penting dalam penilaian kualitas desa.

Bupati menegaskan bahwa Lomba Desa bukan sekadar kompetisi, melainkan alat ukur kinerja pemerintahan, ruang berbagi praktik baik, dan sarana memacu kreativitas antarwilayah.

“Lomba Desa adalah cermin kemajuan tata kelola pemerintahan, sekaligus motor pacu inovasi desa agar Blitar semakin berdaya dan berjaya,” pungkasnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah Lomba Desa 2025, mobil operasional bagi desa terpilih sebagai dukungan peningkatan kualitas layanan publik. (Adv/Kmf)