Anies Marah, PNS "Ogah" Daftar Jadi Pejabat. Ada Apa?

No Name

No Name

Diperbarui 12 Mei 2021 21:47 WIB
Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pemberitaan tentang gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memarahi 239 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka mengabaikan Instruksi Sekretaris Daerah (Inseksa) untuk mengikuti test mengisi posisi kosong Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di pemprov DKI Jakarta. Hal ini karena para ASN tersebut memenuhi persyaratan untuk mengikuti test, tetapi ogah mendaftar seleksi terbuka JPT pratama atau eselon dua. Sehingga Anies geram dan pada hari Senin 10 Mei 2021, dia mengumpukan mereka dalam apel pada siang hari bolong di lapangan Balai Kota DKI Jakarta. Sejatinya tindakan Anies tersebut dapat dianggap keliru, sebab itu sama saja mempertontonkan kelemahan birokrasi pemprov DKI Jakarta yang dipimpinnya. Seharusnya dia melakukan pendekatan secara baik-baik kepada 239 ANS itu untuk mengorek alasan tentang penyebab mereka engan mengikuti test terbuka. Peristiwa ini merupakan kejadian yang aneh bin ajaib dan layak mendapat penghargaan lantaran ada 239 ASN di Ibukota Negara ogah mengikuti test untuk mengisi posisi kosong JPT atau jabatan eselon dua . Sedangkan menjadi pejabat eselon dua pada atau JPT pada Pemprov ADKI Jakarta merupakan impian para ASN di DKI Jakarta. Untuk mendapatkan gambaran tentang penyebab kejadian ini, maka ada baiknya kita mencoba membut asumsi tentang faktor penyebab ke 239 ASN engan mengikuti tert terbuka untuk PJT atau eselon dua di pemprov DKI Jakarta. Asumsi pertama tentang faktor persyaratan administrasi. Boleh jadi ada keterbatasan waktu dan rumitnya melengkapi persyatan administrasi menjadi penyebab ke 239 ASN engan mendaftar untuk mengikuti test mengisi posisi kosong JPT atau eselon dua di penprov DKI Jakarta. Kemudian asumsi kedua tentang faktor transparansi proses seleksi. Selama ini terdengar kabar dimasyarakat tentang adanya jual beli jabatan. Jadi intinya boleh jadi untuk menjadi pejabat eselon dua harus punya koneksi atau backing (orang besar yang mendukung) dan harus menyiapkan sejumlah dana sebagai mahar jabatan untuk diserahkan kepada oknum tertentu. Asumsi ketiga tentang ketakutan dicopot dari jabatan eselon dua sebelum 2 tahun menjabat. Boleh jadi fakror ini juga menjadi penyebab. Lantaran hal ini kerap dilakukan oleh gubernur Anies seperti yang terjadi pada, Dinas Tata Air, Walikota Jakarta Pusat, Badan Pendapatan Daerah dan pada SKPD lainnya. Faktor keempat adalah tentang asumsi lemahnya komunikasi politik gubernur Anies Bawesdan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai contoh, gubernur Anies dinilai gagal meyakinkan DPRD untuk memilih calon Walikota Jakarta Selatan dari 2 calon yang telah diajukannya. Faktor ini boleh jadi menjadi penyebab ke 239 ASN ogah mendaftar lelang terbuka termasuk juga pada jabatan kosong untuk Wakil Bupati Kepulauan Seribu. Sesunguhnya masih banyak lagi asumsi-asumai lain tentang penyebab ke 239 ASN DKI Jakarta engan mengikuti test lelang terbuka. Namun sebaiknya gubernur Anies dapat megungkap sendiri secara langsung ke publik. Khusunya tentang faktot penyebab yang sesungguhnya tentang alasan-alasan dari ke 239 ASN DKI Jakarta yang engan mengikuti test lelang terbuka untuk jabatan kosong PJT atau eselon dua. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa memarahi orang lain karena mereka melakukan kesalahan itu penting sepanjang untuk tujuan kebaikan. Tetapi jauh lebih penting mengetahui penyebab orang lain itu melakukan kesalan, sehingga dapat diketahui solusi agar kesalahan itu tak terulang kembali. Penulis : Sugiyanto-(SGY), Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru

Topik:

ASN DKI Enggan Jadi pejabat

Opini Sebelumnya

Pegawai KPK yang MS dan TMS, Selanjutnya Diperlakukan Sesuai UU

Opini Selanjutnya

Meninjau Kembali Harga Vaksinasi Gotong- Royong