Pemerintah Diminta Jamin Akses BBM Masyarakat Desa

Jakarta, MI - Pemerintah melalui Pertamina diminta menjamin akses bahan bakar minyak (BBM) hingga ke pedesaan. Pengawasan BBM bersubsidi harus dilakukan dengan ketat. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sabtu (29/10) menanggapi sulitnya masyarakat di pedesaan mendapatkan BBM. "Pemerintah dan Pertamina harus menjamin seluruh masyarakat tak mampu bisa menjangkau BBM subsidi, termasuk masyarakat pedesaan," ujar LaNyalla. LaNyalla mengaku telah menerima aspirasi dari masyarakat desa mengenai kelangkaan BBM tersebut. Dia mencontohkan di Majalengka, Jawa Barat yang harus membayar hingga Rp14.000/liter BBM Pertalite. "Padahal, banderol Pertalite hanya Rp10.000 per liter. Di Majalengka harganya Rp 14.000," katanya. LaNyalla mengingatkan SPBU memang sudah tidak boleh menjual ke pengecer semenjak UU Migas disahkan. Namun BUMDes sebenarnya bisa menjual BBM dengan membuka Pertashop. Tapi, pada kenyataannya Pertashop hanya menjual Pertamax. Dia berharap Pertamina memberikan kebijakan pro ke masyarakat pedesaan. "Sehingga Pertashop yang ada di desa juga bisa menjual BBM jenis lain, khususnya subsidi," tambahnya. [man]