Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Penunjukan Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi

Jakarta, MI- Kalangan DPR RI menyoroti penunjukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel, Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI). Pasalnya, latar belakang Silmy dianggap kurang cocok menjabat jabatan di bidang keimigrasian yang lebih fokus pada pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto merespons penunjukan Ketua Ikatan Alumni Trisakti tersebut sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI. "Nah, apakah dengan adanya Dirut BUMN sebagai Dirjen Imigrasi apakah Imigrasi sudah menjadi profit oriented point Pemerintah? Karena dengan cara seperti itu akhirnya membuat bahwa orientasinya adalah orientasi pelayanan yang menguntungkan," kata Wihadi, Rabu (28/12/2022). Politikus Partai Gerindra ini menilai, Silmy nantinya harus segera mengerti akan penegakan hukum terkait masalah peraturan lalu lintas keluar masuk orang ke Indonesia dan bukan hanya mengandalkan pelayanan untuk mencari keuntungan semata. "Saya kira Menkumham harus menjelaskan dasar daripada pemilihan seorang Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi. Karena basi dari Dirjen ini yang ditunjuk saat ini tidak mempunyai dasar-dasar Imigrasi. Dan kita sendiri melihat tidak ubahnya seperti tidak mempercayakan kepada para lulusan akademisi-akademisi imigrasi yang mana mereka sudah belajar imigrasi. Bagaimana pemimpinnya atau Dirjennya bisa melakukan pengawasan dengan benar kalau yang tidak memiliki dasar-dasar imigrasi," tegas dia. Wihadi pun menyarankan, Kemenkumham ada baiknya melirik dirut perusahaan swasta yg lebih berprestasi dibandingkan Dirut Krakatau steel yang dinilainya kurang berprestasi. “Nah, kalau memang hanya untuk melakukan pelayanan ya tidak perlu menunjuk Dirut BUMN. Bisa saja dirut-dirut swasta suruh saja jadi Dirjen Imigrasi," tandasnya. Sebelumnya, Kemenkumham telah memilih Direktur Utama  (Dirut) PT Krakatau Steel, Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan rencananya akan dilantik pada Januari 2023.