Agar Kuota Haji Tambah, Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi

Syamsul

Diperbarui 28 Desember 2022 14:52 WIB

Agar Kuota Haji Tambah, Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi

Jakarta, MI- Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan, Indonesia bisa saja mendapatkan kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji tahun 2023 mendatang. Dengan catatan, pemerintah mampu bersikap luwes dalam melobi Arab Saudi. “Saya telah sampaikan kepada Gus Men (Menteri Agama) Yaqut bahwa perlu dipertimbangkan untuk mengambil pendekatan informal kepada Arab Saudi untuk bisa memenangkan kepentingan jemaah haji kita, termasuk soal memaksimalkan peluang mendapatkan kuota tambahan,” kata Politikus PKS itu, Rabu (28/12/2022). Legislator Fraksi PKS tersebut mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh saat kunjungannya ke Arab Saudi pekan lalu, kuota haji Indonesia diprediksi akan penuh seratus persen pada tahun depan. Tidak hanya itu, dia juga menyebut ada potensi kuota tambahan sebanyak 10 ribu. “Jika melihat kondisi ekonomi negara-negara lain yang belum stabil akibat pandemi, serapan kuota haji dari negara lain diprediksi tidak akan maksimal. Itu yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun ini, ketika serapan tidak maksimal, akhirnya Saudi menawarkan kuota tambahan di saat last minutes keberangkatan, yang sayangnya belum bisa kita ambil. Untuk itu, ke depan Indonesia semestinya bisa mengambil posisi,” ujarnya. Walaupun demikian, lanjut Bukhori, untuk memperoleh kuota yang tidak terserap oleh negara lain tersebut bukanlah perkara mudah. Perlu ada strategi lobi yang tepat. “Arab Saudi merupakan negara kerajaan, dimana setiap penyelenggara pemerintahannya patuh pada semua perintah rajanya. Artinya, lobi-lobi yang dilakukan pada level kementerian pun kadang belum bisa menentukan kebijakan,” terangnya. Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini mengaku optimis, bila lobi ini bisa dilakukan, maka bisa memperpendek masa tunggu jamaah haji di tanah air yang semakin panjang. “Namun dengan catatan, kuota haji tambahan itu tidak semuanya berupa kuota reguler. Sebab, jika kuota tambahan haji nantinya diberikan pada haji reguler akan berkonsekuensi pada membengkaknya subsidi. Sebab ini berkaitan dengan sustainabilitas keuangan haji,” katanya. Lebih lanjut, Bukhori juga mengajak calon jemaah haji untuk meninjau kembali biaya setoran jemaah yang paling rasional guna menjaga kesinambungan pembiayaan haji. Pasalnya, dari biaya riil haji tahun 2022 yang sebesar Rp98 juta, jemaah hanya menyetor Rp36 juta. “Dari aspirasi yang kami himpun, sebagian besar jemaah yang hadir dapat menerima kebijakan pembiayaan haji dengan proporsi 50 (bipih):50 (nilai manfaat) atau 60:40. Artinya, tinggal bagaimana BPKH ke depan dapat meningkatkan sosialisasi sehingga semakin banyak publik yang teredukasi dan tersadarkan,” pungkasnya.

Topik:

kuota haji

Agar Kuota Haji Tambah, Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi

Berita Sebelumnya

Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Penunjukan Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi

Berita Selanjutnya

Dianggap Kurang Sehat, Kementerian BUMN Gabungkan Damri dan PPD Jadi Satu

Berita Terkait

KPK Akan Jadwalkan Pemanggilan Ulang Terhadap Ustaz Khalid Basalamah

KPK Periksa Direktur PT Diva Mabruro Amaluddin soal Korupsi Kuota Haji Rp1 T

Bongkar Korupsi Kuota Haji Rp1 T, KPK Periksa Komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata

KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

MAKI Taksir Kerugian Negara Korupsi Kuota Haji Rp 750 M: Per Jemaah Hampir Rp 75 Juta

KPK Didesak Geledah Rumah Eks Menag Yaqut soal Korupsi Kuota Haji

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K