Stok Pangan Belum Maksimal, FPKB Dorong Pemerintah Benahi Manajemennya

Jakarta, MI- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk segera membenahi manajemen stok pangan secara menyeluruh. “Memang untuk manajemen stok pangan saat ini masih belum optimal, beras saja sebagai makanan paling pokok kita masih begitu manajemennya, apalagi produk lain seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah, daging,” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar, ditulis, Kamis (29/12/2022). Politikus PKB ini menegaskan, manajemen stok pangan yang buruk kerap menimbulkan ketidaksinkronan data kebutuhan importasi pangan antar Kementerian-Lembaga (K/L). Hal tersebut, kata dia, terjadi karena masing-masing lembaga memiliki aturan main sendiri-sendiri terkait importasi pangan. "Yang terjadi selama ini hampir semua Kementerian dan Lembaga punya kebijakan sendiri-sendiri soal pangan, terutama terkait importasi. Kadang Kementerian 'A' bilang surplus pangan, Lembaga 'B' malah bilang perlu impor," ungkap dia. Ia menjelaskan, manajemen stok pangan yang baik akan berimbas pada ketahanan pangan nasional. “Dengan begitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan yang mudah bisa terealisasi,” ujar Muhaimin. Selain itu, Muhaimin juga mendorong pemerintah untuk mengubah orientasi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, orientasi ketahanan pangan harus bermuara pada jaminan ketersediaan pangan. "Artinya kita tahu seberapa banyak stok pangan kita dengan data yang akurat. Kedua, akses masyarakat mendapatkan pangan harus mudah. Jadi meskipun surplus dan nggak perlu impor, tapi aksesnya sulit yasama saja rakyat akan menjerit,” pungkas dia.