Selain Dorong Pembentukan Pansus PT GNI Morowali Utara, Komisi VII DPR Ingatkan Penegakan Hukum Tak Memihak Investor

Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, menegaskan bahwa Komisi VII akan segera mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT GNI Morowali Utara, atas berbagai permasalahan yang belakangan terjadi di perusahaan smelter nikel tersebut. Menurutnya, berbagai kejadian yang terjadi, seperti kecelakaan kerja dan insiden bentrokan antara pekerja lokal dan WNA harus diselidiki akar penyebabnya dari berbagai sisi. “Dari sisi teknis, perlu dilakukan audit teknis. Apakah pabrik tersebut selama ini menggunakan komponen peralatan yang berkualitas rendah dan tak sesuai ketentuan. Sehingga rawan terjadiya kecelakaan kerja serta membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar,” katanya, dalam keterangan kepada media, Rabu (18/01/2023). Gunhar juga menyoroti terjadinya bentrokan antara pekerja lokal dengan pekerja asing baru-baru ini, yang disebut-sebut berawal dari adanya ketidakadilan terhadap pekerja lokal. Permasalahan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan, menurutnya harus dievaluasi agar perusahaan bisa beroperasi secara harmonis. “Isu yang berkembang, bentrokan antara pekerja lokal dengan pekerja asing, akibat adanya ketidakadilan yang dialami pekerja lokal, seperti sistem pengupahan dan fasilitas. Untuk itulah komisi VII perlu melakukan evaluasi dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha yang dianggap tidak harmonis itu,” katanya. Selain itu, legislator PDI perjuangan ini pun mendesak pihak kepolisian untuk mengusut kasus bentrokan tersebut secara proporsional. Jangan ada kesan penegakan hukum yang memihak kepada kepentingan perusahaan atau investor. “Penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan PT GNI selama ini terkesan kurang proporsional. Untuk itu DPR akan segera mengusulkan pembentukan Pansus PT GNI terkait berbagai persoalan itu, dan akan menggalang dukungan pembentukan pansus sesegera mungkin,” katanya.