Buntut Kasus Rafael Alun, Guru Besar IPB Minta Aset Pejabat Korup Disita Negara

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 Maret 2023 18:58 WIB
Jakarta, MI- Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, peningkatan dosis pengawasan soal program reformasi birokrasi di sejumlah instansi rawan seperti pajak, bea cukai, pemberian izin dan konsensi diberbagai kementerian dan lembaga sangat penting. Hal tersebut disampaikan oleh Hermanto saat merespons gaya hidup mewah dan harta kekayaan tidak wajar dari mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Nama Rafael mencuat pasca kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya yakni Mario Dandy Satriyo kepada anak pengurus GP Ansor. “Reformasi birokrasi di berbagai instansi cukup berhasil. Namun untuk beberapa instansi rawan misalnya yang mengurusi pajak, bea cukai, pemberian izin dan konsesi di berbagai Kementerian dan Lembaga memang harus lebih reformatif lagi. Pengawasan terhadapnya harus dengan dosis yang lebih tinggi,” tegas Hermanto, Rabu (1/3/2023). Hermanto menekankan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap para pejabat dan pegawainya pasca mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup mewah Rafael Alun Trisambodo. “Meningkatkan pengawasan terhadap para pejabat-pejabatnya. Barangkali akan lebih efektif bila didukung peraturan perundangan yang mana seluruh aset yang dimiliki disita untuk negara apabila terbukti korupsi,” tegas Hermanto. Hermanto mengatakan, masalah kekayaan tidak wajar dan gaya hidup mewah di tengah situasi ekonomi yang belum baik sebenarnya sangatlah memprihatikan. “Orang yang susah-payah mengumpulkan rejeki sedikit demi sedikit hingga kaya, akan membelanjakan hartanya secara cermat dan tidak bermewah-mewah,” kata Hermanto. Hermanto menilai, sikap tersebut berbeda dengan yang mendapatkan harta secara tidak wajar atau tidak legal. Hermanto memandang, orang-orang tersebut cenderung menggunakan hartanya secara tidak wajar. “Beli mobil mewah sampai banyak, beli rumah di berbagai kota, bahkan cenderung pamer. Mengapa? Karena semuanya diperoleh relatif tanpa berkeringat,” sindir Hermanto.

Topik:

Rafael alun

Berita Sebelumnya

Komisi X DPR Sebut Kebijakan Sekolah Masuk Jam 5 Pagi di NTT Rugikan Siswa dan Orang Tua

Berita Selanjutnya

Koalisi Perubahan Hadapi Dinamika Politik Jelang 2024, Bubar Ditengah Jalan?

Berita Terkait

Hukum
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Foto: Dok MI)

Direktur PT Midas Xchange Valasia Arief Deny Patria Diselidik KPK, Perkembangan Kasus Rafael Alun?

24 Februari 2025 18:01 WIB

Hukum
Rafael Alun Trisambodo (kiri) dan Dedy Mandarsyah (kanan) (Foto: Kolase MI)

Habis Rafael Alun, Terbitlah Dedy Mandarsyah?

16 Desember 2024 14:24 WIB

Hukum
Mario Dandy Satriyo [Foto: MI/Aswan]

Hari Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pencabulan Mario Dandy

11 Desember 2024 11:29 WIB