Alihkan Sahamnya ke Freeport, Anggota Komisi VII DPR Usulkan Audit Menyeluruh PT Smelting

Jakarta, MI- Anggota komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, mempertanyakan langkah penambahan saham PT. Freeport pada PT. Smelting, dengan menggelontorkan investasi USD 250 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun, di tengah penyelesaian pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia yang belum selesai hingga 2023 ini. Padahal menurutnya, bila mengacu UU Minerba, kontrak Freeport yang berbentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan tenggat waktu penyelesaian smelter hingga Desember 2023. "Kami pertanyakan langkah PT. Freeport yang malah memberikan pinjaman kepada PT. Smelting, dengan menggelontorkan dana yang besar. Seharusnya memprioritaskan pembangunan smelter yang menjadi syarat UU Minerba," kata Politikus PDIP itu, ditulis Jumat (31/3/2023). Menurutnya, masih belum selesainya pembangunan smelter itu seharusnya tidak terjadi, karena saat ini PT. Freeport sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah. Apalagi hal itu tambahnya merupakan amanat Undang-undang. "Sekarang PT. Freeport sudah kita kuasai, UU Minerba sudah kita revisi, dengan mengharuskan pembangunan smelter mendapat izin ekspor. Jadi tidak ada alasan pembangunan terhambat akibat pandemi Covid 19," katanya. Gunhar pun mengusulkan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap PT. Smelting terkait peralihan saham kepada PT. Freeport itu, dari sebelumnya sebesar 39,5 persen menjadi 65 persen. "Audit menyeluruh kepada PT. Smelting terkait peralihan sahamnya ke PT. Freeport itu sangat penting. Jangan sampai dikemudian hari mempunyai dampak hukum dan merugikan keuangan negara," pungkasnya.