DPR Duga Ketimpangan Jadi Pemicu Bentrokan di PT GNI

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 19 Januari 2023 19:57 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi menduga, ketimpangan antara pekerja lokal dan pekerja warga negara asing atau WNA menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kerusuhan di PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Nurhayati berharap agar pemerintah dapat memastikan tidak ada lagi pekerja lokal yang diperlakukan tak adil di Indonesia. “Jangan ada ketimpangan antara pegawai TKA dan TKI. Dengan pekerjaan yang sama dari segi gaji, fasilitas dan perlakuan pun berbeda dari perusahaan. Atas dasar itu, pemerintah harus memastikan itu tidak ada di Indonesia TKI kita diperlakukan tidak adil apalagi masih di wilayah Indonesia,” tegas Nurhayati, Kamis (19/1/2023). Nurhayati menekankan, pemerintah untuk memastikan agar wilayah pekerjaan yang dikerjakan pekerja lokal tidak sampai diisi oleh tenaga kerja asing. Terkecuali, kata Nurhayati, di bidang-bidang khusus yang tidak memiliki tenaga ahlinya di Indonesia. “Wilayah pekerjaan yang bisa dikerjakan TKI jangan sampai diisi oleh TKA kecuali memang dengan prinsip ilmu yang spesifik dan tidak ada ahlinya di Indonesia,” ujar Nurhayati. Nurhayati mengingatkan, agar ke depan pemerintah dapat memperketat soal aturan kerja bagi para WNA. Nurhayati menegaskan, di dalam setiap perjanjian kontrak yang dilakukan investor harus dicantumkan dan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker di dalam prosesnya. “Aturan itu sudah ada, hanya diberlakukan secara baik dan benar sesuai UU (Ketenagkerjaan) tidak dalam praktiknya. Itu harus kita audit sehingga kita bisa mengukur apakah UU (ketenagakerjaan ini cukup atau harus di revisi,” imbuh Nurhayati. Dengan demikian, Nurhayati menambahkan, pentingnya implementasi dari UU Ketenagakerjaan yang baik dan benar sesuai tujuan. Hal itu, tegas Nurhayati, penting lantaran akan terasa percuma jika UU selalu direvisi namun tidak diimplantasikan dengan baik dan benar. “Yang penting implementasi UU itu sendiri harus baik dan benar sesuai tujuan UU tersebut mau revisi 1000 kali kalau tidak diimplementasikan dengan baik dan benar, untuk apa?,” pungkas Nurhayati.

Topik:

bentrokan PT GNI

Berita Sebelumnya

Dear Kepala Daerah, Ini Arahan Jokowi Tekan Stunting: Target di 2024 Harus di Bawah 14 Persen

Berita Selanjutnya

Biaya Haji Naik, Politikus PKB: Memenuhi Prinsip Keadilan