Menteri Bintang Tegaskan, Perkawinan Anak Langgar HAM

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Maret 2021 18:03 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak, karena salah satu bentuk tindak kekerasan. "Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah dini, kedepannya akan sulit mendapatkan akses pendidikan, kualitas kesehatan yang tidak memadai, berpotensi mengalami tindak kekerasan dan hidup dalam kemiskinan," kata Bintang Puspayoga dalam Seminar Nasional dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Dampak buruk pernikahan anak juga berpotensi dialami oleh generasi berikutnya yang dilahirkan dari pernikahan anak. "Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, tapi juga pada anak yang dilahirkan dan berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi," tambahnya. Dalam seminar tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MUI dan Kementerian PPPA tentang "Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia". Mou tersebut menyebutkan bahwa dalam melestarikan perkawinan demi mencapai tujuan berkeluarga perlu pencegahan mengatasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh ketidaksiapan dan ketidakcakapan sehingga perkawinan tidak melahirkan generasi yang lemah sebagaimana dinyatakan dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 9. MoU tersebut menyatakan bahwa MUI, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kemen PPPA, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak Indonesia. (Ery)

Topik:

perkawinan anak langgar ham

Berita Sebelumnya

Segera Disidang, Ini Perusahaan Investasi "Pengemplang" Jiwasraya

Berita Selanjutnya

Dasco: Panitia Harusnya Punya Solusi Alternatif