Pemerintah Perlu Genjot Keuntungan dari Kenaikan Harga Komoditas Ekspor

Monitorindonesia.com - Pemerintah Indonesia perlu menggenjot peningkatan keuntungan dari kenaikan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor. Ini dilakukan dengan menambah nilai bea keluar  sehingga dapat dimanfaatkan guna mengurangi dampak inflasi. Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy (CIPS) menyebutkan bahwa pemerintah harus berusaha mendapatkan benefit lebih dari naiknya harga-harga komoditas yang banyak diekspor. "Belakangan ini memang tax ratio Indonesia sedang bermasalah, dan kapasitas negara untuk memajaki komoditas tidak setinggi jalan oil boom dulu,” kata Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/3/2022). Menurut pihak CIPS, menggunakan regulasi Domestic Market Obligation (DMO) ataupun pelarangan ekspor sangat diragukan efektivitasnya lantaran kebijakan seperti ini berpotensi mendistorsi perdagangan dan mengundang retaliasi dari mitra dagang. Dengan menambah bea keluar, kata Krisna, meskipun tidak ideal bisa jadi solusi yang lebih kecil distorsinya daripada DMO ataupun pelarangan ekspor. Sementara hasil dari pengenaan bea keluar tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi masyarakat secara langsung. Untuk itu, pemerintah perlu lebih aktif dalam kerja sama global karena saat ini lebih dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Dengan terputusnya Rusia dan Ukraina dari pasar global, maka jumlah negara yang bisa berkoordinasi akan semakin sedikit dan hal ini akan mengurangi lalu lintas perdagangan dan komoditas. Krisna mengungkapkan bahwa posisi Indonesia saat ini cukup unik karena merupakan negara anggota The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yaitu perjanjian dagang terbesar di dunia, dan Presidensi G20 yaitu negara-negara dengan GDP lebih dari 80 persen dunia. Makanya CIPS berpendapat Indonesia mesti memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama di berbagai isu. [tar]