Tarif Sewa Mobil dan Hotel IKN Melejit, Jangan Heran Kalau Utang Menjulang Tinggi dan Pajak yang Aneh-aneh

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 7 Agustus 2024 1 jam dari sekarang
Suasana pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Foto: Istimewa)
Suasana pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Foto: Istimewa)

Jakarta, MI - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, buka suara soal mahalnya tarif hotel dan sewa mobil di Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun sebelumnya Kementerian Sekretariat Negara memesan 1.000 mobil untuk tamu negara dan VVIP pada peringatan HUT Ke-79 RI di IKN. 

Tarif sewa mobil menjelang HUT Ke-79 RI meningkat dua kali lipat dari kondisi normal. Hal ini karena biaya pengiriman mobil dari luar daerah ke Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp13 juta per unit. 

Menurut Moeldoko, harga sewa mobil dan hotel untuk keperluan HUT Ke-79 RI di IKN berbeda dengan tarif umum. "Jangan dimaknai secara apple-to-apple dengan situasi biasa," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/8/2024) kemarin.

Dia melanjutkan, bahwa penggunaan APBN untuk Upacara HUT Ke-79 RI tidak bisa disebut mahal. "Apalagi jika dana yang tersedia tidak digunakan sembarangan dan bisa terkontrol dengan baik," jelasnya. 

Moeldoko menambahkan tarif tersebut berlaku untuk akomodasi hotel pada peringatan HUT Ke-79 RI. Khususnya bagi tamu VIP dan VVIP yang diundang pada upacara tanggal 17 Agustus 2024. 

Menurut Moeldoko, saat ini kondisi di IKN masih dalam proses pembangunan yang bersifat situasional dan penuh keterbatasan. "Sehingga wajar jika pada waktu-waktu tertentu tarif hotel di sana menjadi mahal," jelasnya.

Terkait hal ini, Pegiat media sosial (Medsos), Lia Amalia, dalam komentarnya di aplikasi X, Lia menyoroti penggunaan anggaran negara yang dianggap berlebihan untuk fasilitas VVIP.

Menurut Lia Amalia, fasilitas tersebut diutamakan bagi orang-orang VVIP yang sudah kaya raya. "Pokoknya orang-orang VVIP yang sudah pada kaya raya itu diistimewakan banget deh," ujar Lia dalam keterangannya di aplikasi X @liaasister dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (7/8/2024).

Ia menilai bahwa pembiayaan fasilitas ini berasal dari uang negara, yang notabene merupakan pajak yang dibayarkan oleh rakyat. "Yang bayarin fasilitas mereka pastinya uang negara, pajak kita semua, rakyat jelata ini," katanya.

Lia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa utang negara akan semakin meningkat akibat pengeluaran seperti ini, dan rakyat akan dibebani dengan pajak baru yang dinilainya tidak wajar. "Jangan heran kalau utang tambah menjulang tinggi dan ada tarikan aneh-aneh, pajak yang aneh-aneh. Jomplang banget gak sih," tandasnya.