KPK Mau Bongkar Kasus Kereta Cepat, Kader PKB: Sok Berani, Mending Diam Saja, Jangan Bikin Publik Makin Benci Kalian

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 23 Oktober 2025 3 jam yang lalu
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

Jakarta, MI - Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengusut kasus dugaan mark up di proyek woosh.

Lewat unggahan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menyebut KPK sebagai lembaga yang sok berani. Padahal ada beberapa kasus lain yang gagal didalami salah satunya kuota haji.

“Halla @KPK_RI sok berani. Kasus quota saja saja kelen gak berani tetapkan tersangkanya. Aplg mau periksa woosh,” tulisnya dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (23/10/2025)..

Umar pun menyarankan KPK untuk mengambil langkah yang lebih baik yaitu diam. Umar menyebut lanjut menyindir dan bertaruh KPK tidak akan berani mendalami kasus woosh ini.

“Sdh mending diam jgn bikin publik makin benci kalian. Hanya orang bodoh dan gila yg percaya KPK berani periksa kasus woosh,” tandasnya.

Adapun KPK sebelumnya menyatakan tengah menyelidiki dugaan tindak korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. 

Lembaga antirasuah itu menegaskan akan bertindak secara proaktif meskipun belum menerima laporan resmi terkait kasus tersebut.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk langsung menelusuri dugaan penyimpangan yang terdeteksi di lapangan. Ia menegaskan bahwa KPK tidak menunggu laporan publik untuk memulai penyelidikan.

“Kalau kami mendeteksi adanya indikasi korupsi, maka menjadi tugas kami untuk mengumpulkan informasi dan bukti. Kami bertindak proaktif setiap kali ada informasi yang mengarah pada pelanggaran,” kata Asep di Gedung KPK, Selasa (21/10/2025).

Pernyataan KPK ini muncul setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap dugaan pembengkakan biaya proyek Whoosh. 

Dalam unggahan di kanal YouTube-nya, Mahfud menyebut biaya pembangunan proyek itu mencapai sekitar 52 juta dolar AS per kilometer atau setara Rp 862,2 miliar di Indonesia, jauh lebih mahal dibandingkan 17–18 juta dolar per kilometer di China.

Asep mengimbau masyarakat, termasuk Mahfud, untuk memberikan informasi yang bisa mempercepat proses penyelidikan. “Kalau ada yang memiliki informasi, kami sangat terbuka agar prosesnya bisa lebih cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proyek transportasi publik jarang menghasilkan keuntungan besar. Ia menyebut proyek senilai 7,3 miliar dolar AS itu memang memerlukan subsidi pemerintah agar dapat berjalan dengan efisien.

Luhut yang juga menjadi penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan CEO Dana Investasi Indonesia (Danantara), Rosan Roeslani, untuk mengelola utang proyek tersebut secara bertahap. Langkah itu dilakukan agar beban keuangan proyek tidak membengkak di masa mendatang.

Operator Whoosh, PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebelumnya melaporkan kerugian akibat kerja sama dengan pihak China. Perusahaan pelat merah itu harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp 2 triliun per tahun, lebih tinggi dari perkiraan pendapatan tahunan proyek sebesar Rp 1,5 triliun.

Mahfud menilai kesulitan keuangan proyek Whoosh berakar dari keputusan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu, Indonesia menolak tawaran pinjaman Jepang dengan bunga rendah 0,1 persen dan memilih pinjaman dari China yang memiliki bunga lebih tinggi.

Sebanyak 75 persen pembiayaan proyek Whoosh ditopang oleh pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2 persen untuk tenor 40 tahun. Namun, pandemi COVID-19 dan sengketa lahan membuat biaya proyek meningkat dan suku bunga naik menjadi 3,4 persen.

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai beroperasi secara komersial pada 2023 dengan jumlah penumpang harian sekitar 20.000 hingga 30.000 orang. Meski begitu, proyek ini masih merugi dengan catatan kerugian mencapai Rp 1,6 triliun pada semester pertama 2025.

Pemerintah Indonesia kini tengah bernegosiasi dengan pihak China untuk meninjau ulang struktur pembiayaan dan restrukturisasi utang proyek Whoosh. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan proyek sekaligus memastikan keberlanjutan transportasi cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

Topik:

KPK Korupsi Kereta Cepat Kereta Cepat Whoosh Whoosh