BKSAP DPR akan Bentuk Gugus Tugas Perdamaian Perang Rusia-Ukraina

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 April 2022 00:12 WIB
Jakarta, MI- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan segera membentuk Gugus Tugas Perdamaian Perang Rusia versus Ukraina. Gagasan tersebut lahir pasca penyelenggaran Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, di Bali. Karena itu, Gugus Tugas ini mendorong rekomendasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi Indonesia, terutama sektor perdagangan dan keuangan. “Kita positif perdagangan dengan Ukraina, pun perdagangan dengan Rusia. Dan keduanya belum pernah punya masalah dengan Indonesia,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Achmad Hafisz Tohir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/4). Menurut Hafisz, para delegasi IPU yang hadir dari perwakilan 110 negara, menyepakati untuk adanya upaya damai agar pertikaian Rusia-Ukraina segera berakhir. “Kita tidak mau terpola bahwa kita pro Rusia atau pro Ukraina. Karena kedua negara ini bagi kita menguntungkan,” ujarnya. Politisi PAN ini optimis pemerintah Indonesia akan sejalan dengan keputusan pembentukan gugus tugas ini. Sebab, rekomendasi ini tak hanya berkaitan isu pada soal pertahanan dan keamanan, melainkan juga pada soal kebijakan keuangan di Negara Indonesia. “Kita akan rapat dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Gugus tugas ini akan ditindaklanjuti karena ini kesepakatan dari 120 negara di IPU kemarin. Ini merupakan kesepakatan kita untuk kita sampaikan ke pemerintah,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR. Diketahui, pada Forum IPU ke-144 melahirkan sejumlah resolusi dan rekomendasi. Dua di antaranya adalah Deklarasi Nusa Dua sebagai komitmen parlemen dunia dalam memerangi perubahan iklim dan resolusi soal konflik Ukraina-Rusia agar mengedepankan dialog dan diplomasi. Dalam forum tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan membawa hasil IPU ke forum P20 agar mendapat perhatian parlemen global. Mengingat P20 merupakan agenda pertemuan bagi ketua-ketua parlemen negara G20. “Hasil IPU ke-144 mewakili kepentingan berbagai parlemen di dunia, khususnya bagaimana kita memperjuangkan berbagai hal dalam isu perubahan iklim,” jelas Puan. (La Aswan)

Topik:

BKSAP DPR