Rusia Peringatkan PBB untuk Tidak Menyelidiki Penggunaan Drone di Ukraina

Jakarta, MI - Rusia memperingatkan PBB agar tidak menyelidiki penggunaan drone di Ukraina di tengah tuduhan bahwa senjata itu berasal dari Iran dan digunakan dengan melanggar pembatasan senjata oleh PBB terhadap negara Timur Tengah itu. Amerika Serikat, Prancis dan Inggris mengadakan pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB menganai drone asal Iran setelah serangan di Kyiv pada hari Senin. Serangan itu menewaskan sedikitnya lima orang dan menyebabkan kerusakan luas pada pembangkit listrik dan infrastruktur sipil lainnya. Ukraina menyatakan militernya telah menembak jatuh lebih dari 220 pesawat tak berawak Iran yang secara resmi dikenal sebagai kendaraan udara tanpa awak (UAV) dalam waktu kurang dari sebulan. Negara itu juga mengundang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ke Ukraina untuk memeriksa beberapa reruntuhan yang telah dikumpulkannya. Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan pada hari Rabu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia dan mengutuk "tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi". Dia meminta Guterres dan stafnya untuk “tidak terlibat dalam penyelidikan itu. Jika tidak, kami harus meninjau kembali kerja sama kami dengan mereka, yang hampir tidak menguntungkan siapa pun,” katanya kepada wartawan. AS dan Uni Eropa menyatakan mereka memiliki bukti bahwa Iran memasok Rusia dengan Shahed-136, drone murah yang meledak saat mendarat. Washington menyatakan setiap transfer senjata bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang merupakan bagian dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan 2015 (JCPOA). Kesepakatan itu sekarang hampir mati untuk mengekang kegiatan nuklir Iran dan mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir. Tehran membantah memasok drone ke Rusia dan awal pekan ini mengatakan siap untuk "dialog dan negosiasi dengan Ukraina untuk menghapus tuduhan ini" setelah Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba mengatakan Ukraina harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Pada hari Rabu, utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menolak "klaim tidak berdasar dan" pada transfer pesawat tak berawak. Dia mengatakan bahwa Teheran, yang telah abstain dalam pemungutan suara pada perang, menginginkan "resolusi damai" dari konflik, yang dimulai ketika Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari. Iravani mengatakan undangan Ukraina "tidak memiliki dasar hukum" dan meminta Guterres "untuk mencegah penyalahgunaan" resolusi dan pejabat PBB tentang masalah yang berkaitan dengan perang Ukraina. “Iran sangat yakin bahwa tidak ada ekspor senjatanya, termasuk UAV, ke negara mana pun” yang melanggar resolusi 2231, tambahnya. Di bawah resolusi 2015, embargo senjata konvensional terhadap Iran berlaku hingga Oktober 2020. Akan tetapi Ukraina dan sekutu Baratnya berpendapat bahwa resolusi tersebut masih mencakup pembatasan rudal dan teknologi terkait hingga Oktober 2023 dan juga mencakup ekspor dan pembelian sistem militer canggih seperti drone. Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere mengatakan Guterres memiliki "mandat yang jelas dua kali setahun untuk melaporkan semua hal itu dan untuk membuat penilaian teknis atas hal tersebut.