Shutdown Pemerintah AS Picu Ratusan Penerbangan Batal

Jakarta, MI - Kekacauan kembali melanda sektor penerbangan di Amerika Serikat. Ratusan penerbangan terpaksa dibatalkan pada akhir pekan ini setelah otoritas federal melakukan pembatasan lalu lintas udara akibat penutupan (shutdown) pemerintahan yang masih berlanjut.

Menurut data perusahaan analisis penerbangan Cirium, dari total 21.748 penerbangan yang dijadwalkan pada Sabtu (waktu New York), sekitar 3,7% atau ratusan penerbangan sudah dibatalkan hingga pukul 08.45. 

Sejumlah maskapai utama tercatat menjadi yang paling terdampak, di antaranya American Airlines Group Inc., United Airlines Holdings Inc., dan Delta Air Lines Inc. menjadi yang paling terdampak.

Sejumlah penerbangan yang tetap beroperasi juga mengalami keterlambatan panjang, bahkan hingga berjam-jam. Sehari sebelumnya, yakni pada Jumat, sekitar 3% dari total 25.375 penerbangan yang dijadwalkan turut dibatalkan.

Bandara Newark Liberty International mengalami rata-rata keterlambatan lebih dari empat jam pada Sabtu, menurut data Federal Aviation Administration (FAA). Sementara John F. Kennedy International Airport, Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, dan San Francisco International Airport mencatat rata-rata keterlambatan sekitar dua jam.

Kondisi ini semakin memburuk setelah Menteri Perhubungan Sean Duffy mengumumkan bahwa pemerintah federal akan memangkas jumlah penerbangan hingga 10% pada akhir pekan depan karena kekurangan pengatur lalu lintas udara (air-traffic controllers) yang dirumahkan akibat penutupan pemerintahan, yang kini telah memasuki hari ke-39.

Duffy memperingatkan bahwa jika kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara semakin memburuk, pemangkasan jumlah penerbangan bisa meningkat hingga 15%–20%, tepat saat musim perjalanan padat Thanksgiving dimulai.

Situasi ini kini menjadi bagian dari ketegangan politik yang lebih luas antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres terkait alokasi pendanaan federal. 

Pemerintahan Donald Trump beralasan pengurangan penerbangan perlu dilakukan demi keselamatan karena keterbatasan jumlah petugas. Sementara itu, pihak Demokrat menuntut transparansi lebih besar dan menuding keputusan tersebut bermuatan politik.