Hukuman Terdakwa Korupsi Jiwasraya Berkurang, Benny Minta Kejagung Kasasi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 14 Maret 2021 20:00 WIB
MonitorIndonesia.com – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menyesalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang mengurangi hukuman terdakwa korupsi PT Asuransi Jiwasraya. “Pertama, vonis tersebut mencerminkan adanya kesenjangan rasa keadilan antara hakim yang memutus perkara tersebut dengan rasa keadilan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,” ucap Benny melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu. Kedua, ia mengatakan agar tidak terjadi kesenjangan rasa keadilan hendaknya hakim di pengadilan benar-benar menggali dan menyelam rasa keadilan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, kata dia, pengurangan hukuman tersebut menunjukkan rendahnya kepedulian para hakim di pengadilan terhadap visi dan misi pemerintah dalam memberantas korupsi. “Hakim seolah berdiri di menara gading dan asyik dengan dirinya sendiri, padahal hakim tidak boleh esoterik dari rasa keadilan yang mengusik masyarakat,” ujar Benny. Terakhir, ia meminta hakim di pengadilan tidak menjadi corong undang-undang dalam mengadili perkara korupsi, namun harus menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang substantif. Sebelumnya, PT DKI Jakarta memangkas vonis Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo dari tadinya penjara seumur hidup menjadi 20 tahun. PT DKI Jakarta juga mengurangi hukuman Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun. Kemudian, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto juga dikurangi hukumannya menjadi 18 tahun penjara dari sebelumnya penjara seumur hidup. Atas pengurangan hukuman tersebut, Benny pun meminta Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum kasasi. Sebelumnya, para terdakwa tersebut dinyatakan bersalah karena mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 16,807 triliun terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasyara. [odr]

Topik:

pengadilan tinggi jiwasraya kejaksaan agung

Berita Sebelumnya

Pasca Ditetapkannya UU Ciptaker, Ombudsman RI Banyak Terima Laporan Terkait Kasus Izin PPKH

Berita Selanjutnya

RUU LMB Masuk rolegnas 2021, Fahira Idris: Jadi Harapan Baru Bangsa Indonesia