Pasca Ditetapkannya UU Ciptaker, Ombudsman RI Banyak Terima Laporan Terkait Kasus Izin PPKH

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 13 Maret 2021 22:46 WIB
Monitorindonesia.com - Ombudsman RI, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu terakhir pihaknya banyak menerima laporan pengaduan masyarakat terkait kasus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) badan usaha, tumpang tindih kawasan hutan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit, peternakan, konflik tenurial antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI, permohonan pemasangan jaringan listrik dalam kawasan hutan oleh masyarakat serta berbagai macam permasalahan lainnya. Hal ini diungkapkan Anggota Ombudsman Hery Susanto berbicara dalam diskusi secara virtual bertema "Ombudsman RI merespon Regulasi Sektor Kehutanan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja", Sabtu (13/3/2021). Dikatakan Hery, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), banyak mengubah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. "Ombudsman RI memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di sektor kehutanan," ujarnya. Dimana Ombudsman RI, lanjut Hery, secara aktif melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi dan praktek korupsi dalam pelayanan publik. "Kami konsen melakukan kajian terhadap regulasi yang rawan praktek maladministrasi dan korupsi. Kami pun siap menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat,” pungkasnya. (Ery)

Topik:

ombudsman ri izin ppkh

Berita Sebelumnya

Yusril : Kasus Korupsi Asabri Tidak Ada Hubungannya Dengan Sriwijaya Air

Berita Selanjutnya

Hukuman Terdakwa Korupsi Jiwasraya Berkurang, Benny Minta Kejagung Kasasi

Berita Terkait

Hukum
Dirut Telkom Ririek Adriansyah (Foto: Istimewa)

Diduga Bungkam Pers soal Berita Korupsi, Telkom Group Dilaporkan ke Ombudsman RI

10 Mei 2025 08:14 WIB

Ekonomi
Ombudsman RI (Foto: Dok MI/Aswan)

Dear BGN, Ombudsman Temukan Banyak Makanan Tak Layak Konsumsi

3 Maret 2025 03:58 WIB

Politik
Sultan saat menerima delegasi Ombudsman RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. (Foto: Dok MI)

DPD RI dan Ombudsman RI Bersinergi, Aspirasi Masyarakat akan Lebih Cepat Ditindaklanjuti

7 Februari 2025 22:30 WIB