KPAI Menyayangkan Keputusan MA Perihal SKB 3 Menteri

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 8 Mei 2021 03:15 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui komisionernya Retno Listyarti menilai SKB 3 menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah patut didukung untuk memperkuat nilai kebangsaan. “Meskipun KPAI menghormati keputusan Majelis Hakim MA yang menangani perkara ini, namun KPAI menyayangkan keputusan majelis hakim atas uji materi yang membatalkan SKB 3 menteri ini pada tahun 2021,” ujar Komisioner KPAI, Retno Listyarti kepada wartawan, Jumat (7/5/2021). KPAI mendukung SKB 3 menteri ini karena aturan ini dinilai sudah tepat, sebab peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. Menurutnya, sekolah tidak bisa mengatur penggunaan seragam sekolah berdasarkan agama tertentu. “Bahwa penyelenggaran pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sudah seharusnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta tempat menyemai keragaman. Sekolah negeri memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara,” terang Retno. Retno menilai seragam sekolah bagi peserta didik hingga tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah seharusnya menjunjung tinggi demokrasi dan tidak diskriminatif. Menurut Retno, pengaturan seragam ini harus sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Bahwa mendidik perilaku yang baik kepada anak-anak harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan didasarkan pada kesadaran dirinya bukan atas dasar paksaan, termasuk mendidik mengenakan jilbab atau menutup aurat. Kesadaran dibangun melalui proses dialog memberikan pengetahuan, memberikan kebebasan memutuskan dan orang dewasa di sekitar anak memberikan contoh" jelasnya. Selain itu, Retno berpendapat SKB 3 menteri tersebut telah mengatur kebebasan bagi anak perempuan dalam menentukan pakaian yang akan dikenakan. “Bahwa anak perempuan seharusnya diberikan kebebasan dalam menentukan apa yang dikenakan. Ketentuan dalam SKB 3 Menteri ini secara prinsip mengatur bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Dengan kata lain, hak untuk memakai atribut keagamaan merupakan wilayah individual. Individu yang dimaksud adalah guru, murid, dan orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut,” tutur Retno. Alasan lainnya adalah SKB 3 menteri dinilai Retno sudah sesuai dengan HAM dan sejalan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Artinya peserta didik maupun pendidik yang sudah mengenakan jilbab karena kesadaran dan keinginannya sendiri dapat menggunakan jilbab. Bagi yang belum siap mengenakan atau tidak bersedia mengenakan jilbab juga diperbolehkan,” tandasnya.      

Topik:

SKB 3 Menteri Komisi Perlindungan Anak Indonesia Majelis Hakim MA

Berita Sebelumnya

KPK Telusuri Pihak-pihak yang Diperas Mantan Penyidiknya Stepanus

Berita Selanjutnya

ICW Yakini Firli Bahuri Tak Akan Lulus TWK