Dewas KPK: Polemik Penyerahan Tugas 75 Penyidik KPK Wajar

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 13 Mei 2021 04:00 WIB
Monitorindonesia.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai polemik keputusan KPK terkait penyerahan tugas dan tanggung jawab pegawai ke atasannya sebagai sesuatu yang wajar saja. Selain itu, sebaiknya pendapat lebih dikemukakan dengan sisi basis objektif dan menghindari subjektivitas yang emosional. Hal itu dikatakan Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji dalam keterangan resminya, Rabu (12/5/2021). Sebagaimana diketahui Surat Keputusan (SK) Ketua KPK Firli Bahuri tentang penyerahan tugas 75 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). "Sebaiknya pendapat lebih dikemukakan dengan sisi basis objektif dan menghindari subjektivitas yang emosional," ujar Indriyanto. Indriyanto mengatakan, keputusan terkait pelepastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah kolektif kolegial. Ia membela Ketua KPK Firli Bahuri. “Bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut, walau selanjutnya substansi keputusan menjadi domain pimpinan kolektif kolegial KPK,” katanya. Menurutnya, keputusan KPK tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung itu haruslah diartikan secara hukum yang terbatas dan memiliki kekuatan mengikat. Keputusan itu ditujukan kepada pegawai yang memegang jabatan struktural. Kata dia, keputusan pimpinan KPK masih dalam batas-batas kewenangan terikat yang dimiliki pimpinan KPK. "Ini prosedur hukum yang wajar yang juga sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK,” bebernya. Sebelumnya, beredar Surat Keputusan (SK) terkait penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Satu dari 75 pegawai yang dinonaktifkan tersebut yakni Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan. SK penonaktifan yang beredar tersebut diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya telah diteken oleh Plh Kabiro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak membantah ihwal beredarnya SK tersebut. Kata Ali, SK tersebut merupakan hasil asesmen TWK yang akan disampaikan kepada atasan masing-masing untuk selanjutnya diberikan kepada 75 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).[mar] #Dewas KPK

Topik:

Pegawai KPK

Berita Sebelumnya

Remisi 121.026 Narapidana di Perayaan Idul Fitri Tahun Ini

Berita Selanjutnya

Busyro : Ditangan Presiden Jokowi Sistem Pemberantasan Korupsi Tumbang

Berita Terkait

Hukum
Yusuf Sulaeman (Foto: Dok MI/Aswan)

Yusuf Sulaeman Pegawai KPK Gadungan Divonis 3,5 Tahun Penjara

17 Januari 2025 23:12 WIB