BNPT Ungkap ASN Rentan Terpapar Paham Radikalisme

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 Juni 2022 20:56 WIB
Jakarta, MI - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu kelompok yang rentan terpapar paham radikalisme. "Pegawai negeri, termasuk juga salah satu kelompok yang rentan pengaruh untuk terpapar," kata Boy kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (20/6). Boy menuturkan ia pernah menemukan adanya rumah ibadah di lingkungan pemerintahan yang digunakan untuk menyebarkan propaganda. "Kami sudah bebarapa kali bekerja sama, ada pengawasan-pengawasan rumah ibadah yang mengarah kepada ideologi kekerasan. Rumah ibadah yang berada di lingkungan lembaga dipakai untuk propaganda. Itu sudah pernah dilakukan. Jadi beberapa tahun lalu kita sudah melakukan itu," katanya. Oleh sebab itu, ia meminta kepada para pemimpin lembaga untuk menguatkan empat pilar kebangsaan atau nasional bagi seluruh pegawai yang dinaunginya. Empat pilar itu antara lain pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. "Penguatan empat konsensus nasional adalah kewajiban bersama. Pimpinan lembaga tentunya sebagai pimpinan pasti memahami dengan baik dasar-dasar berorganisasi, ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan ASN dan kewajiban-kewajiban organisasi dalam rangka merawat SDM-nya," ujar mantan Kapolda Banten dan Papua itu. Lebih lanjut, Boy juga berharap para pimpinan lembaga pemerintahan dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat menambah nilai-nilai kebangsaan serta menguatkan moderasi beragama bagi para ASN. "Kita mengkoordinasikan semaksimal mungkin agar program-program itu bisa berjalan," kata dia. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombe Hengki Haryadi mengatakan ASN hingga dokter terdaftar sebagai anggota Khilafatul Muslimin. Hal itu diketahui berdasarkan data nomor induk kependudukan (NIK) puluhan ribu anggota Khilafatul Muslimin. "Ini setelah klasifikasi yang tertinggi adalah wiraswasta, kemudian, petani 20 persen, karyawan 25 persen, guru 3 persen termasuk di sini ada ASN dan juga dokter dan lain sebagainya," kata Hengki dalam konferensi pers, Kamis (16/6). Hengki menyampaikan para anggota Khilafatul Muslimin tersebut diwajibkan menjalani baiat. Setelahnya, mereka diberikan sebuah buku saku berjudul Latar Belakang Tegaknya Kembali Khilafatul Muslimin'. Buku itu disebut merujuk pada Darul Islam atau Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo pada dekade 1945-1950an silam.

Topik:

radikalisme BNPT

Berita Sebelumnya

Roy Suryo Kembali Dipolisikan Soal Stupa Mirip Wajah Jokowi

Berita Selanjutnya

Pengamat Soal Penetapan Tersangka Mardani H Maming: Wajib Diberitahukan Paling Lambat 24 Jam

Berita Terkait

Nasional
Semarang, Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono mengunjungi Abu Rusydan, salah satu Amir JI yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Semarang (2/10). (Foto: BNPT)

BNPT Tegaskan Komitmen Kehadiran Negara Dalam Proses Pembinaan Napiter

2 Oktober 2025 21:15 WIB

Nasional
Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol. Iwan Ristiyanto menghadiri Kegiatan Pelibatan Keluarga dalam rangka Penguatan Program Deradikalisasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kantor Pusat BNPT pada Selasa (30/9). (Foto: BNPT)

BNPT: Peran Keluarga Dibutuhkan Dorong Keberhasilan Reintegasi Sosial

1 Oktober 2025 04:44 WIB

Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) meningkatkan kemampuan personel BNPT dalam memberikan perlindungan anak dari terorisme, pada 23-26 September 2025 di Bali. (Foto: Dok BNPT)

BNPT dan UNODC Tingkatkan Kapasitas Personel dalam Penanganan Anak Terdampak Terorisme

27 September 2025 15:39 WIB

Nasional
Pelatihan Tiga Pilar dalam Rangka Antisipasi Potensi Radikal Terorisme di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (12/9). (Foto: Dok BNPT)

Antisipasi Radikalisme dan Terorisme di Mataram, BNPT Lakukan Pelatihan Tiga Pilar Aparat Pemerintah

12 September 2025 21:05 WIB

Nasional
Rapat Koordinasi Penegakan Hukum "Menggali Motif Akar Radikalismen di Indonesia", Medan, (11/9). (Foto: dok BNPT)

Perkuat Daya Tangkal Masyarakat Sumut, BNPT Lakukan Koordinasi Dengan APH

12 September 2025 10:07 WIB

Nasional
Malang, (4/9), BNPT melakukan kegiatan "Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah" di Kota Malang, 2–3 September 2025. (Foto: dok/Mi/ BNPT)

BNPT Ajak Aparat Lebih Peka Lakukan Deteksi Dini

4 September 2025 20:02 WIB