Pintu Masuk Kejagung Seret Komisi I DPR, BPK dan Menpora Dito ke Pengadilan

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 2 Oktober 2023 11:44 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki pintu masuk untuk menyeret Komisi I DPR RI, BPK RI dan Menpora Dito Ariotedjo ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebab, berdasarkan keterangan saksi mahkota, Irwan Hermawan dan Windi Purnama menyebutkan bahwa mereka diduga menerima aliran dana korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Komisi I DR RI diduga terima Rp 70 miliar melaui perantara, Nistra Yohan selaku staf ahli anggota komisi I DPR, BPK menerima Rp 40 miliar melalui Sadikin dan Menpora Dito juga diduga terima Rp 27 miliar. "Mister S ini segera untuk dipanggil dan diproses kalau perlu dibawa ke pengadilan terlebih dahulu untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dia harus fair terbuka lebar-lebarnya. Sehingga pejabat-pejabat yang terlibat menerimanya sebaiknya harus juga proses semuanya," ujar ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Mudzakir, Senin (2/10). Dalam kasus ini, Prof Mudzakir menilai tiga oknum tersebut sudah terang dan gamblang disebut dalam persidangan. "Kejagung tidak perlu tunggu waktu lama untuk membuat semua menjadi terang," tukas Prof. Mudzakir. Windi Purnama diketahui dalam persidangan yang lalu itu, mengungkapkan kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bahwa uang ke Komisi I DPR diserahkan di sebuah rumah kawasan Gandul dan Hotel Aston Sentul lewat sosok perantara atas nama Nistra Yohan. Untuk BPK yang diberikan kepada perantara atas nama Sadikin di parkiran Hotel Grand Hyatt secara tunai dalam pecahan mata uang asing. Sementara Menpora Dito diberika Irwan untuk mengamankan perkara kasus korupsi ini. Semua akan Diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan kembali memanggil semua pihak yang namanya disinggung di persidangan. "Semua yang terungkap dalam fakta hukum di persidangan akan dipanggil kembali dan didalami peran-peran yang bersangkutan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis (1/10). Ketut mengatakan pihaknya akan mengembangkan semua fakta yang terungkap di persidangan. Pihaknya tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil pihak-pihak yang sudah diperiksa agar kasus ini menjadi transparan. "Terhadap seluruh keterangan yang terungkap di persidangan akan kami kembangkan dan akan kami dalami seluruhnya dan tidak menutup kemungkinan akan kami lakukan pemeriksaan kembali terhadap yang bersangkutan. Termasuk oknum-oknum yang diungkapkan di persidangan sehingga akan menjadi transparan seluruhnya," tandasnya. (Wan)

Topik:

Kejagung BPK Korupsi BTS Kominfo Komisi I DPR RI Menpora Dito

Berita Sebelumnya

Bareskrim Periksa Amanda Manopo Terkait Promosi Judi Online

Berita Selanjutnya

KPK Panggil Lagi Istri Hasbi Hasan Terkait Kasus Suap di MA

Berita Terkait

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

1 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

10 jam yang lalu

Monitor Hukum
Ilsutrasi - Dugaan korupsi ekspor limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) (Foto: Dok MI/Diolah)

Siapa Bakal Tercebur di Korupsi Limbah Sawit?

10 jam yang lalu

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

10 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Diungkap Jaksa! Operasi Media yang Dilakukan Marcella Cs Seret Detikcom, CNBC, hingga Kompas di Ruang Sidang

10 jam yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

11 jam yang lalu