Kuasa Hukum Sebut Mardani Maming Belum Terima Surat Penetapan Tersangka oleh KPK

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 Juni 2022 20:35 WIB
Jakarta, MI - Kuasa hukum Mardani H. Maming, Ahmad Irawan mengatakan kliennya belum pernah menerima surat penetapan kliennya sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmad juga mengaku belum menerima surat pencegahan Mardani Maming bepergian ke luar negeri yang diterbitkan Ditjen Imigrasi, Kemenkumham. "Bahwa hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK atas nama Bapak Mardani Haji Maming, surat keputusan, permintaan, dan/atau salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak imigrasi," ujar Ahmad kepada, Senin (20/6). Ia menyesalkan hal tersebut. Padahal, menurut dia, Maming sangat berkepentingan mendapat informasi terkait dengan penanganan kasus yang diduga menyeretnya. "Untuk itu kami tentu mempertanyakan kenapa hal tersebut lebih dahulu diketahui oleh publik dibanding Bapak Mardani selaku yang berkepentingan dengan keputusan tersebut," kata Ahmad. KPK dikabarkan telah menetapkan Maming sebagai tersangka terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Maming merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018. Maming bersama dengan adiknya yang bernama Rois Sunandar H. Maming telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Upaya itu dilakukan demi kelancaran proses penyidikan. "KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan," ungkap Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri. Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nursaleh mengatakan pencegahan berlaku terhitung sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. "[Pencegahan] berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," ujar Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nursaleh saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (20/6). "Tersangka," terang Ahmad menjelaskan status hukum Maming dalam surat yang diajukan KPK.

Topik:

KPK Mardani H Maming

Berita Sebelumnya

Update Kasus Covid-19 Indonesia, 20 Juni 2022

Berita Selanjutnya

Demi Hindari Kumpul Kebo, PN Surabaya Izinkan Warga Nikah Beda Agama

Berita Terkait

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini (mantan Anggota Komisi IX DPR RI) (Foto: Tangkap Layar Zoom Meeting pada Kamis 9 Oktober 2025)

Klarifikasi Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

41 menit yang lalu

Hukum
Petugas menyiapan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk didistribusikan kepada pelajar di Banda Aceh, Aceh, Jumat (16/5/2025) (Foto: Dok MI/Antara News)

Siapa Bakal Terjerat Dugaan Korupsi MBG

3 jam yang lalu

Hukum
Petugas sekolah membawa menu MBG di Bandung, Jawa Barat (Foto: Ist)

KPK Usut Modus Dugaan Korupsi MBG Rp 10 M

13 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes di Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan

17 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin Sebagai Saksi Kasus Suap Dana Hibah

20 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Komisaris PT Inhutani V terkait Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan

22 jam yang lalu