Ada Apa dengan KPK? Jelang Pilpres Mengejar-ngejar Kasus Dugaan Korupsi yang Terpendam!

Jakarta, MI - Praktisi Hukum Tata Negara Tomu Pasaribu, menilai pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang dilakukan hari ini, Rabu (7/9), sebenarnya sudah sangat terlalu lama. Tomu, begitu ia disapa, berpandangan bahwa seolah-olah KPK, menjadi sutradara politik menjelang perhelatan Pilpres 2024 mendatang. "Kira-kira apa alasan KPK memeriksa Anies menjelang habis masa jabatannya bulan Oktober kalau bukan politik," kata Tom sapaan akrabnya saat dihubungi Monitorindonesia.com, Rabu (7/9) sore. Hasil audit BPK, jelas Tom, sudah sangat jelas dalam perhelatan Formula E pertamakali dibiayai APBD DKI Jakarta kemudian diambil alih Jakpro. "KPK sepertinya sengaja mengulur dan memilih waktu pemeriksaan Anies, tepat pada saat rakyat sibuk memperjuangkan haknya atas kenaikan BBM," lanjutnya. Selain itu, tambah Tom, KPK juga perlu memeriksa revitalisasi monas yang awalnya sebagai tempat ajang Formula E. Begitu besar biaya, tegas Tom, yang dikeluarkan Pemprov DKI, untuk merevitalisasi Monas. Bahkan, menurut Tom, ratusan pohon-pohon sebagai penyerap polusi dikawasan monas tidak jelas. "Dijual apa disimpan kemana ya?," tanya Tom. "Akhir-akhir ini gaya KPK dalam menangani kasus korupsi seperti broker hukum, seharusnya KPK konsisten dengan Undang-undang KPK jangan keluar dari jalur," sambungnya. Sudah kebiasaan KPK, kata Tom, setiap menjelang perhelatan Pilpres maupun Pemilu, KPK menguber kasus-kasus korupsi yang selalu terpendam. "Ada apa? Jangan-jangan ada biaya parkir yang harus dibayar terhadap kasus korupsi yang ditangani KPK sehingga dalam penuntasan satu kasus bisa bertahun-tahun," tutupnya. [Wan]