LKSP: KPK Harus Segera Tuntaskan Skandal Korupsi Berjamaah Anies Baswedan dan DPRD DKI 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 26 Januari 2023 04:01 WIB
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta Andre Vincent Wenas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar skandal dugaan korupsi Anies Beswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Skandal korupsi itu harus dibongkar karena telah menggerogoti pundi-pundi rakyat selama 5 Tahun terakhir. "Gubernur sebelumnya (Anies Baswedan) meninggalkan banyak jejak kasus yang belum dituntaskan KPK. Mulai dari skandal Formula-E, perusakan kawasan Monas, proyek Rumah DP 0 persen, proyek-proyek PD Pasar Jaya, proyek Damkar, proyek bansos, kelebihan bayar dan masih banyak lagi," ujar Andre, Kamis (26/1). Atas berbagai kasus itu, kata Andre, proses hukum seharusnya berlangsung tanpa kendala. Sekalipun ada proses politik seperti pencapresan Partai Nasdem, proses hukum tidak boleh terhambat. "Saya kira tidak ada alasan penundaan proses hukum kepada siapapun (termasuk Anies Baswedan). Skandal korupsi berjamaah yang harus beres dulu sebelum proses politik yang lebih besar berlangsung," tegas Andre. Andre mensinyalir adanya keterlibatan sejumlah partai politik yang ada di DPRD DKI Jakarta dengan dugaan politik uang Anies Baswedan. Ia juga menilai kemunafikan oknum anggota dewan Jakarta yang diduga bersekongkol dengan Anies dalam menggerogoti APBD. "Ini harus dibongkar aparat penegak hukum. Ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena itu uang rakyat," katanya. Andre mengatakan, rakyat Jakarta sudah muak atas kelakuan para wakil rakyat serta mantan Gubernur Anies Baswedan yang telah mengelabui publik dengan tanpa ada rasa malu. Ketua KPK Firli Bahuri juga diminta untuk segera menuntaskan berbagai kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (Lin)

Topik:

KPK bansos Anies Baswedan Korupsi DPRD DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

KPK Tahan Eks Panglima GAM Izil Azhar 

Berita Selanjutnya

Jerman Kirim Belasan Tank Leopard 2 ke Ukraina

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Lacak Aliran Dana dan Tender Proyek Jalur KA, KPK Panggil Dirut PT Karya Logistik Nusantara Fery Hendriyanto

5 jam yang lalu

Nasional
Eks Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)

Budi Karya Tersorot di Kasus Whoosh "Busuk", Pakar: Kenapa Lu Tanda Tangani?

7 jam yang lalu

Hukum
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)

Paket Lengkap Whoosh: Diselimuti Dugaan Korupsi-Gadaikan Kedaulatan Negara?

7 jam yang lalu

Hukum
General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KCIC Hormati Proses Hukum Korupsi Whoosh

7 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat konferensi penahanan para tersangka (Foto: Dok MI)

2 Penyuap Eks Bupati Koltim Dijebloskan ke Rutan Kendari

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Belum Pastikan Korupsi Kereta Cepat Naik Penyidikan Tahun Ini, Mengapa?

8 jam yang lalu