Proyek Food Estate Tak Capai Target, DPR Bakal Evaluasi Kementan
![Aldiano Rifki](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/XNyI5VRYut5ImW6o0Y2dgeozbFJ6AXnHLqpUBp2P.jpg )
Aldiano Rifki
Diperbarui
26 Januari 2023 17:35 WIB
![Proyek Food Estate Tak Capai Target, DPR Bakal Evaluasi Kementan](https://monitorindonesia.com/2022/05/IMG-20220523-WA0036.jpg)
Jakarta, MI - Komisi IV DPR RI bakal mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan). Hal itu dikarenakan ada temuan proyek Food Estate menjadi salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) yang tidak mencapai target, bahkan gagal bahkan ada data palsu.
"Adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1).
Atas hal ini, komisi IV DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program pengembangan Food Estate di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, lanjut Sudin, sudah ada Panitia Kerja (Panja) untuk proyek lumbung pangan nasional, yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, NTT, dan Papua.
Selain itu, dalam rapat kerja tersebut, Sudin juga menyoroti data produksi pertanian yang dinilai tak sinkron. Terbukti, tak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga pemerintah harus impor.
Kata dia, tahun ini adalah tahun keempat kerja Menteri Pertanian yang masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk.
"Salah satu indikasinya impor beras. Komisi IV juga meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional," jelasnya.
Sudin menambahkan, bahwa kebijakan bidang pertanian lainnya yang dinilai tak berdampak langsung bagi petani yang juga hanya fokus pada penyerapan anggaran, bukan memacu produksi pertanian nasional. Untuk itu politikus PDIP ini juga meminta perjalanan dinas yang melibatkan banyak pegawai agar dikurangi. (Sabam Pakpahan)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
6 jam yang lalu
Hukum
![Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang, Mbak Ita (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/ketua-komisi-d-dprd-jatim-alwin-basri.webp)
Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi
7 jam yang lalu
Politik
![PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/a38a1c83-9f70-46df-b7ea-2eba303a2f78.jpg)
PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen
7 jam yang lalu
Hukum
![KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/wali-kota-semarang-hevearita-gunaryanti-rahayu-1.webp)
KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng
13 jam yang lalu