Pasca Pelawan "Iblis dan Setan" Jadi Tersangka, KPK Geledah Kantor Bupati Meranti hingga Rudin BPKAD

Albani Wijaya

Diperbarui 10 April 2023 23:24 WIB

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi terkait kasus suap dan gratifikasi yang menjerat, Muhammad Adil, Bupati Meranti yang berani lawan "iblis dan setan". Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan kempat lokasi tersebut adalah Kantor Bupati, Kantor Sekretaris Daerah, Rumah Dinas Bupati, dan Rumah Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Benar, hari ini tim penyidik KPK melaksanakan penggeledahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Saat ini kegiatan sedang berlangsung dan perkembangan dari kegiatan dimaksud nantinya akan kami informasikan lagi,” kata Ali kepada wartawan, Senin (10/4). Sebelumnya, KPK telah menahan Bupati Meranti, Muhammad Adil dan Kepala BPKAD, Fitria Nengsih terkait kasus suap dan gratifikasi. Dalam kasus tersebut, KPK meringkus 28 orang lainnya termasuk M Fahmi Aressa selaku auditor muda BPK Perwakilan Riau. Muhammad Adil selaku penerima suap dari PT TM diduga melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu MA juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Selanjutnya Fitria selaku pemberi suap kepada Fahmi diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Fahmi selaku penerima suap dari Adil dan Fitria melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. #KPK Geledah Kantor Bupati Meranti

Topik:

KPK Bupati meranti muhammad adil kepulauan meranti

Pasca Pelawan "Iblis dan Setan" Jadi Tersangka, KPK Geledah Kantor Bupati Meranti hingga Rudin BPKAD

Berita Sebelumnya

Pacar Mario Dandy Satriyo Divonis 3,5 Tahun Penjara

Berita Selanjutnya

Ini Alasan Hakim Pengadilan Negeri Jaksel Tolak Praperadilan MAKI Kasus Kardus Durian yang Menyeret Cak Imin

Berita Terkait

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K