Eks Ketua KPK Ungkap Kelemahan Terbesar RUU Perampasan Aset, Apa Saja?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Mei 2023 23:28 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden (Surpres) nomor R-22/Pres/05/2023 tentang RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dan juga telah diterima DPR pada Kamis (4/5) kemarin. Artinya, pengesahan RUU Perampasan aset ini segera direalisasikan. Namun demikian, RUU Perampasan Aset ini dinilai memiliki kelemahan terbesar meski agak maju karena sistemnya perampasan aset tanpa pemidanaan. Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam diskusi virtual seperti dikutip Monitor Indonesia, Rabu (10/5). Abraham mengira perampasan aset nantinya betul-betul simpel. Namun, menurutnya teknis perampasan di RUU tersebut masih kurang sederhana. Seperti ketika permohonan penetapan penggantian nama di pengadilan negeri. "Tapi hukum acara RUU Perampasan Aset tidak sesederhana itu," katanya. Menurut Abraham, hal itu tidak lepas dari fakta bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian hukum terbatas. Dia pun membandingkan dengan Malaysia yang menganut sistem pembuktian hukum tidak terbatas. "Jadi seseorang yang tidak bisa klarifikasi harta ke MACC (Malaysian Anti-Corruption Commission, lembaga antikorupsi Malaysia (MACC), asetnya bisa dirampas tanpa proses permohonan perampasan aset," ungkapnya. Selain itu, ia juga menyoroti soal permohonan perampasan aset yang hanya bisa dilakukan oleh pengacara negara. Ketentuan itu, menurut dia, sangat rawan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena satu-satunya lembaga yang punya kewenangan mengajukan permohonan. "Itu problem. Bagaimana dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)?" tanyanya. Abram juga mencontohkan negara lain seperti Bulgaria. Lembaga antikorupsi di Bulgaria diberi wewenang mengajukan perampasan aset. "Tapi kita masih terikat ke sistem pembuktian terbatas, maka kita mengalami hambatan," pungkasnya. [caption id="attachment_541240" align="alignnone" width="720"] Surpres RUU Perampasan Aset (Foto: Istimewa)[/caption] Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan tindakan hukum yang dilakukan negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. (LA)

Topik:

Jokowi KPK DPR Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Donald Trump Diputus Bersalah Kasus Pelecehan Seksual, Carroll: Dunia Akhirnya Mengetahui Kebenarannya

Berita Selanjutnya

Nyali Hakim PN Jaksel Vs PN Jakbar Vonis Jenderal Polisi Bintang Dua

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Lacak Aliran Dana dan Tender Proyek Jalur KA, KPK Panggil Dirut PT Karya Logistik Nusantara Fery Hendriyanto

3 jam yang lalu

Nasional
Eks Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)

Budi Karya Tersorot di Kasus Whoosh "Busuk", Pakar: Kenapa Lu Tanda Tangani?

4 jam yang lalu

Hukum
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)

Paket Lengkap Whoosh: Diselimuti Dugaan Korupsi-Gadaikan Kedaulatan Negara?

5 jam yang lalu

Hukum
General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KCIC Hormati Proses Hukum Korupsi Whoosh

5 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat konferensi penahanan para tersangka (Foto: Dok MI)

2 Penyuap Eks Bupati Koltim Dijebloskan ke Rutan Kendari

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Belum Pastikan Korupsi Kereta Cepat Naik Penyidikan Tahun Ini, Mengapa?

5 jam yang lalu