PN Jaksel Terima Gugatan Praperadilan MAKI Soal TPPU Korupsi BTS Kominfo

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 17 Juni 2023 23:40 WIB
Jakarta, MI - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menerima gugatan praperadilan yang dimohonkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) perihal tidak diterapkannya pasal pencucian uang terhadap para tersangka korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo. “Sidang perdana dijadwalkan Senin tanggal 26 Juni 2023,” kata pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, Sabtu (17/6). Adapun hakim tunggal yang ditunjuk untuk memimpin dan menyidangkan perkara, yakni Hendra Utama Sutardodo. Djuyamto menjelaskan, sidang perdana diagendakan membacakan permohonan praperadilan yang dihadiri kedua belah pihak. “Agendanya ya pembacaan permohonan praper kalau kedua pihak hadir,” katanya. Ia menyebut, PN Jakarta Selatan bakal melayangkan surat panggilan kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada sidang perdana. “Senin (19/6) besok panggilan dikirimkan,” katanya. Diketahui, gugatan Praperadilan diajukan oleh MAKI dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LPHI) pada Kamis (15/6), terdaftar dengan nomor perkara: 62/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL dengan pihak termohon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI dan pimpinan Komisi III DPR RI. MAKI menggugat praperadilan Kejagung terkait tidak dikenakannya tindak pidana pencucian uang kepada para tersangka korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. “Gugatan praperadilan bertujuan mengejar pelaku yang lebih besar dan lebih luas,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (LA)

Topik:

Kejagung praperadilan MAKI TPPU Pengadilan Negeri Jakarta Selatan BTS Kominfo

Berita Sebelumnya

Kasus Pencucian Uang Rp 349 T: Bangun!! Kapan Diproses?

Berita Selanjutnya

Abdul Fickar: Jika Penyelidikan Korupsi Kementan Kepentingan Politik, KPK Akan Terjebak Menjadi "Lembaga Politik Murahan"

Berita Terkait

Hukum
Ditjen Bea Cukai (Foto: Dok MI/Aswan)

Purbaya Dapat Kabar Kejagung Geledah Ditjen Bea Cukai tapi Dibantah Nirwala

3 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Foto: Dok/MI)

Kejagung Ultimatum Terpidana Kasus CPO Segera Lunasi Kerugian Negara

11 jam yang lalu

Investigasi
Ilustrasi - Temuan BPK RI di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasin (Foto: Dok MI/Diolah)

Temuan BPK Dugaan Retribusi Sampah DLH Kota Bekasi Rp 6,28 Miliar

12 jam yang lalu

Hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Tunggu Laporan untuk Tindaklanjuti Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Koordinator MAKI: KPK Super Ngawur!

14 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Ist)

Kejagung Sebut Uang Korupsi Laptop Rp10 M yang Dikembalikan dari Vendor hingga Anak Buah Nadiem

22 Oktober 2025 00:27 WIB

Hukum
Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid di sela pemeriksaa sebagai saksi di Kejati Jateng di Semarang, Rabu (13/8/2025).

Kejagung Didesak Tangkap Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid, Diduga Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Rp 18 M

22 Oktober 2025 00:13 WIB