Oknum Pejabat Imigrasi Makassar Terlibat TPPO, DPR: Pasti Ada Pemainnya

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 22 Juni 2023 03:53 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilakukan hingga ke level mafia. Penegakan hukum itu harus dilakukan menyusul terungkapnya keterlibatan oknum pejabat kantor Imigrasi Makassar dalam TPPO. "Oknum Ditjen Imigrasi tadi saya sudah sampaikan, musti dilihat lebih detail tentang perintah Presiden terhadap perkara TPPO," kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/6). "Karena jangan sampai jadi full bucket yang tidak terlibat akhirnya diikutsertakan dalam proses dan oknum imigrasi, kan ini banyak, perlakuan situasional ini tuh rasanya sudah lama," tambahnya. Menurut Sahroni persoalan mafia TPPO bukan hal baru. Sehingga, tegas dia, penegakan hukum harus benar-benar dilakukan. "Karena ini pasti ada pemainnya, jadi jangan full bucket," kata dia. Sahroni meminta proses penegakan hukum tidak salah sasaran. Hal itu, kata Sahroni, sudah disampaikannya ke pihak penegak hukum terkait. "Waktu rapat sama Jampidum saya sampaikan juga agar dipisahkan orang-orang yang tidak terlibat dalam TPPO, karena ntar kasihan orang yang tadinya enggak pernah tau apa-apa tapi dilibatkan jadi full bucket sama mereka orang yang perkara mereka yang terpidana," kata dia. Sebelumnya, Satgas TPPO Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menangkap 6 orang terkait TPPO. Salah satunya, merupakan seorang oknum pejabat kantor Imigrasi Makassar berinisial YSF. "(Jabatan YSF di Imigrasi Makassar) Kasi lantas Kim tapi oknum ya," ujar Dirkrimum Polda Sulsel Kombes Jamalauddin Fatir.

Topik:

DPR Imigrasi TPPO

Berita Sebelumnya

Denny Indrayana Koar-koar Anies Bakal Tersangka Tak Diserusin KPK!

Berita Selanjutnya

Komisi I DPR Masih Bisu Soal Kasus Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun, Mengapa?

Berita Terkait

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

2 jam yang lalu

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

14 Oktober 2025 02:31 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB