Kejaksaan Tangkap Buron Kasus Perbankan Rp 1,8 Triliun

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 9 Juli 2023 00:42 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) berhasil menangkap buron Sean William Henley, terpidana kasus dugaan tindak pidana perbankan. Kajari Jakpus Hari Wibowo, menyatakan Sean ditangkap di kediamannya di Jalan Pluit Karang Molek VIII, Jakarta Utara pada Kamis, 6 Juli 2023 lalu. Hari menuturkan penangkapan terhadap Sean William Henley berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5937 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 November 2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. "Terpidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana melanggar Pasal 46 Jo Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan," ujar hari, Sabtu (8/7). Sean diketahui dijatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar subsider 6 bulan kurungan. Penangkapan dilakukan Kasie Pidum Kejari Jakpus Sobrani Binzar, Kasie Intel Bani Immanuel Ginting, Kasubsi A Samuel, Kasubsi Pra Penuntutan Danang Dermawan, Jaksa Eksekutor Priyo dengan didampingi anggota Polres Metro Jakarta Pusat. "Selanjutnya terhadap terpidana dilakukan eksekusi di Rumah Tahanan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat," kata Hari. Hari menjelaskan, Sean yang merupakan Direktur PT Indosterling Optima Investa menawarkan produk berupa High-Yield Promissory Notes (HYPN) kepada masyarakat untuk menempatkan dananya di PT Indosterling Optima Investa. Dalam kurun waktu tertentu dengan janji bunga sebesar 9% s/d 13% yang nantinya disetorkan setiap bulan ke rekening masyarakat atau pemegang HYPN. Total masyarakat atau nasabah sekitar lebih kurang 1.041 orang yang menempatkan dananya di PT. Indosterling Optima Investa. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak masyarakat tersebut kurang lebih sebesar Rp1,8 triliun, namun Sean dan perusahaan tidak mampu mengembalikan dana tersebut. "Selain itu, PT. Indosterling Optima Investa bukanlah lembaga bank atau non perbankan yang sudah mempunyai ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan," pungkas Hari. (AL) #Buron Kasus Perbankan

Topik:

DPO Kasus Perbankan Kajaksaan Negeri Jakarta Pusat

Berita Sebelumnya

3 Kejanggalan Penanganan Kasus Korupsi BTS Kominfo

Berita Selanjutnya

Ini Tata Cara Lengkap Penggunaan Aplikasi Gowaslu, Simak Ya