Bagja Ungkap Potensi Masalah Pemilu dan Pilkada 2024 dari Tiga Aspek

Akbar Budi Prasetia

Diperbarui 13 Juli 2023 16:18 WIB

Bagja Ungkap Potensi Masalah Pemilu dan Pilkada 2024 dari Tiga Aspek

Jakarta, MI - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dia menuturkan potensi permasalahan pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara; peserta pemilu (pemilihan); dan pemilih. Bagja mengungkapkan, potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Dia mengungkapkan, beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih; pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara; atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. Hal lainnya, lanjutnya, belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). "Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah. Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," katanya dalam Rapat Koordinasi Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP)dengan tema Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya di Jakarta, Rabu (12/7/2023). Lelaki berdarah Sunda kelahiran Medan, 10 Februari 1980 ini melanjutkan, permasalahan kedua yang berasal dari aspek peserta pemilu seperti masih maraknya politik uang. "Kemudian belum optimalnya tranparansi pelaporan dana kampanye, netralitas ASN (aparatur sipil negara), dan penggunaan APK (alat peraga kampanye) yang tidak tertib," sebutnya. Lalu potensi permasalahan ketiga dari aspek pemilih. Bagja merasakan pengalaman pemilu maupun pemilihan lalu masih banyak menimbulkan berbagai masalah. "Seperti kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks dan 'hate speech'. Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan 'hate speech' akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi," jelas master Ilmu Hukum dari Hukum, Utrecht University, Belanda tersebut. [caption id="attachment_553847" align="alignnone" width="300"] Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (dua dari kiri) dalam Rakor Kementrian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan KSP, di Jakarta, Rabu (12/7/2023). (Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu)[/caption] Dia menegaskan, dalam mengidentifikasi permasalahan, Bawaslu pun melakukan upaya pencegahan melalui berbagai bentuk dan jenis strategi yang membutuhkan kerja sama lintas instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat luas. "Kami melakukan identifikasi kerawanan seperti membuat indeks kerawanan pemilu (IKP), melakukan program pendidikan politik dan memperluas pengawasan partisipatif," katanya. Hanya saja, Bagja merasa potensi permasalahan terbesar dan paling banyak biasanya dalam gelaran pemilihan atau pilkada. Pemilihan 2024 menurutnya pun sangat rawan dengan berbagai permasalahan, mulai dari pelaksanannya yang mengalami irisan tahapan dengan Pemilu 2024 hingga kesiapan menjaga keamanan dan ketertiban. "Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak. Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ungkap sarjana hukum dari Universitas Indonesia itu. Perlu diketahui, dalam acara secara 'hybid' yang dipandu Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani ini hadir sejumlah pihak seperti Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga negara seperti dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Badan Intelijen Negara, Mabes Polri, dan sejumlah tamu undangan. #Bagja Ungkap Potensi Masalah Pemilu dan Pilkada 2024

Topik:

Bawaslu pilkada 2024 Potensi Permasalahan di Pemilu

Bagja Ungkap Potensi Masalah Pemilu dan Pilkada 2024 dari Tiga Aspek

Berita Sebelumnya

Bidik Asal Rp 27 Miliar Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Geledah Kantor Kuasa Hukum Irwan Hermawan

Berita Selanjutnya

Pidato Politik Anas Urbaningrum di Monas Buat Cikeas Ketar-Ketir

Berita Terkait

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K