KPK Klaim TNI Tak Keberatan Tersangkakan Pejabat Basarnas

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 30 Juli 2023 09:13 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkalim penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dalam kasus dugaan suapa pengadaan barang dan jasa merupakan hasil koordinasi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan TNI tidak keberatan dengan penetapan tersangka Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto saat gelar perkara. "Dalam gelar perkara yang dihadiri lengkap oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, pimpinan, dan juga diikuti oleh penyidik dari Puspom TNI, tidak ada yang menolak atau keberatan untuk menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata Alex, Minggu (30/7). Selain dua anggota aktif TNI itu, terdapat tiga sipil yang merupakan pihak penyuap, yaitu Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil. Menurut Alex, pihak KPK dan Puspom TNI saat gelar perkara itu tidak mempermasalahkan Henri dan Afri menjadi tersangka. "Semua diberi kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam ekspose juga disimpulkan untuk oknum TNI penanganannya akan diserahkan ke Puspom TNI," kata dia. Oleh karena itu, lanjut Alex, KPK tidak menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Henri dan Afri atas, yang diduga sebagai pelaku. "Secara substansi atau materiel, sudah cukup alat bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Secara administratif, nanti TNI yang menerbitkan sprindik untuk menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menerima laporan terjadinya peristiwa pidana dari KPK," kata Alex. Alex menyatakan dirinya juga tidak menyalahkan penyelidik atau penyidik maupun jaksa KPK. "Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Jika dianggap sebagai kekhilafan, itu kekhilafan pimpinan," kata Alex. Lebih lanjut kata Alex, dalam Pasal 1 Butir 14 KUHAP dijelaskan pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kegiatan tangkap tangan KPK, sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti, yaitu keterangan para pihak yang tertangkap, uang, serta bukti elektronik berupa rekaman penyadapan atau percakapan. "Artinya dari sisi kecukupan alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," kata Alex. Sebelumnya, KPK menyampaikan maaf kepada Panglima TNI Marsekal Yudo Margono karena memproses hukum Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi. KPK menyatakan hal tersebut setelah didatangi sejumlah pejabat utama Mabes TNI pada Jumat (28/7). Hadir sejumlah pejabat TNI, antara lain Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko, Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius, dan Kababinkum Laksamana Muda Kresno Buntoro. "Di sini ada kekeliruan, kekhilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, atas kekhilafan ini kami mohon dimaafkan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi bersama Danpuspom TNI selepas pertemuan. Sementara itu, Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mengaku pihaknya keberatan soal penetapan tersangka Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Agung, TNI mempunyai ketentuan sendiri dalam memproses hukum personelnya yang bermasalah. Kabsarnas 2021-2023 Marsekal Madya Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan. Henri diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dalam waktu dua tahun. (Wan)

Topik:

KPK TNI Basarnas Kabasarnas Henri Alfiandi

Berita Sebelumnya

Bripda Ignatius Diduga Korban Pembunuhan Berencana

Berita Selanjutnya

Uji Keabsahan Tersangka, Ahli Hukum Pidana Dorong Kabasarnas Henri Ajukan Praperadilan

Berita Terkait

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

35 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

7 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Hasanuddin tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019-2022 (Foto: Istimewa)

Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Ajukan Praperadilan Lawan KPK

9 jam yang lalu

Hukum
Deolipa Yumara (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Didesak Kembalikan Aset Linda Susanti Rp 600 M yang Disita: Jika Tidak, akan Dilaporkan ke Polisi hingga DPR

11 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Aliran Uang ke PJK3 Terkait Kasus Pemerasan di Kemnaker

12 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Dugaan Laporan Fiktif Program MBG Masuk Radar KPK

10 Oktober 2025 22:38 WIB