Sikap yang Tertutup ke Publik, Formappi: KPU Kerja untuk Siapa?

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 20 Agustus 2023 18:56 WIB
Jakarta, MI - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan, ketidaksinkronan jumlah daftar calon sementara (DCS) menandakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat tidak teliti. "Ketidaktelitian ini merupakan awal yang buruk bagi kita untuk mengawal Pemilu yang jujur dan adil," kata peneliti Formappi, Lucius Karus kepada Monitorindonesia.com, Minggu (20/8). Dia mengatakan, sejak awal pendaftaran bakal calon legislatif KPU seakan-akan tidak ingin biodata seluruh caleg di buka ke publik dengan alasan apapun. Tidak hanya tertutup ke masyarakat, KPU juga tidak memberikan ruang kepada Bawaslu untuk mengawasi proses pendaftaran bacaleg tersebut. "KPU sendiri nampak tak sedikitpun punya semangat untuk menjamin Pemilu yang jurdil ketika mereka lebih suka menutup-nutupi biodata caleg," ujar Lucius. "Ironinya sudah tertutup, mereka justru mengharapkan publik mempelajari track record caleg," kata Lucius menambahkan. Anehnya, kata Lucius, KPU meminta masyarakat untuk memberikan masukan terhadap para Bacaleg yang saat ini sudah masuk DCS. Namun di sisi lain, KPU tidak memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait biodata caleg. "Darimana publik bisa mengetahui track record caleg jika KPU sebagai satu-satunya sumber informasi kredibel justru tak punya niat untuk menyediakan informasi terkait rekam-jejak para caleg?," kata Lucius. Dia merasa keheranan dengan sikap KPU yang sangat tertutup kepada publik mengenai data caleg. Padahal, KPU sebagai lembaga negara seharusnya membuka ruang bagi publik untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu yang diselenggarakan. "KPU ini kerja untuk siapa sih? Pakai duit rakyat tetapi mengabdi bukan kepada rakyat," tandas Lucius keheranan. (ABP)   #Sikap yang Tertutup ke Publik #Formappi: KPU Kerja untuk Siapa?

Topik:

Formappi Daftar Calon Sementara DCS

Berita Sebelumnya

Maqdir Ismail Tak Tahu Pemilik Rp 27 Miliar Korupsi BTS Kominfo, Tapi Katanya untuk Kepentingan Kliennya

Berita Selanjutnya

Dugaan TPPU Rp 349 Triliun di Kemenkeu Adem Ayem?

Berita Terkait

Politik
Lucius Karus (Foto: Dok MI)

Dikabarkan Gaji Naik Rp 3 Juta per Hari: Anggota DPR jadi "Obesitas"

19 Agustus 2025 13:40 WIB

Hukum
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus (Foto: Dok MI/Aswan)

Setnov Bebas Bersyarat: Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa Lagi!

17 Agustus 2025 18:37 WIB

Hukum
Ilustrasi - KPK - Bank Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Dok MI/Aswan/Olahan)

Formappi Duga CSR BI Hasil Kesepakatan Politik Manfaatkan Relasi Kerja Komisi XI-BI-OJK, Penyimpangan Sangat Terbuka!

12 Agustus 2025 12:12 WIB

Hukum
Peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus (Foto: Dok MI/Aswan)

Lucius Karus Formappi: Sangat Mustahil semua Anggota Komisi XI 2019-2024 Tak Kebagian Jatah CSR BI-OJK

12 Agustus 2025 12:07 WIB

Hukum
Peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus (Foto: Dok MI/Aswan)

Hergun dan Satori Jangan 'Ditumbalkan' di Korupsi CSR BI, Formappi ke KPK: Periksa semua Anggota Komisi XI DPR 2019-2024!

12 Agustus 2025 12:01 WIB

Politik
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-16 penutupan masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Sebanyak 248 anggota DPR hadir dalam rapat paripurna.

Formappi soal LHKPN: Sangat Kekanak-kanakan jika DPR Baru Taat Ketika Ditakut-takuti

11 April 2025 22:45 WIB