Bawaslu Tolak Laporan Ganjarian Spartan Soal Deklarasi Prabowo

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 24 Agustus 2023 13:34 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tolak laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan Ganjarian Spartan DKI Jakarta sebagai penerima kuasa dari Masyarakat Pencinta Museum Indonesia (MPMI) terhadap agenda deklarasi Prabowo Subianto di Museum Proklamasi. Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyampaikan bahwa Bawaslu telah melakukan kajian secara mendalam terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Prabowo Subianto cs. "Dari hasil kajian, laporan tidak memenuhi aspek materiil," kata Puadi saat dikonfirmasi, Kamis (24/8). Dikatakan Puadi, karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil, maka dari itu Bawaslu tidak dapat melakukan register terhadap aduan tersebut. "Sehingga laporan tidak dapat diregistrasi," ujar Puadi. Puadi menjelaskan, berdasarkan tahapan Pemilu, saat ini belum masuk masa kampanye. Selain itu, Bawaslu berpendapat bahwa deklarasi yang dilakukan Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Muhaimin Iskandar tidak tergolong dalam ranah kampanye "Karena peristiwa deklarasi tersebut tidak dapat dikatakan kampanye, saat ini belum masuk tahapan kampanye dan belum ada penetapan calon," pungkas Puadi. (ABP)       #Bawaslu Tolak Laporan Ganjarian Spartan Soal Deklarasi Prabowo

Topik:

Bawaslu Ganjarian Spartan Deklarasi Prabowo

Berita Sebelumnya

P2G Tolak Kampanye di Tempat Pendidikan

Berita Selanjutnya

Terdakwa Kasus Kanjuruhan Tak Jadi Divonis Bebas

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB