Dividen untuk Negara Capai Rp 80,2 Triliun, PSI: BUMN Harus Efisien dan Adaptif

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 3 Mei 2023 00:28 WIB
Jakarta, MI - Tahun 2023 ini BUMN akan kontribusi lewat pembagian dividen kepada negara sebesar Rp 80,2 Triliun. Ini jumlah tertinggi sepanjang sejarah. “Kita apresiasi kinerja BUMN secara umum yang terbukti membaik. Namun kalau kita bicara per company tentu ada saja perusahan yang masih perlu direstrukturisasi dan ditransformasi," Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Soilidaritas Indonesia, dalam keterangannya, Rabu (3/5). Ada yang masih perlu diperbaiki model-bisnisnya, ada yang memang sudah harus di dijual atau divestasi. Tapi overall kita hargai BUMN yang tahun ini memberi deviden terbesar sepanjang sejarah, Rp 80,2 triliun,” tambah Andre. Keuntungan bersih (net profit) tahun 2022 mencapai Rp 303,7 triliun. Dari situ, menurut Andre,  Rp 80,2 triliun adalah deviden untuk porsi pemerintah. "Semua data-data ini dari laporan keuangan yang belum diaudit, ya," katanya. PSI menilai, masih harus dilakukan efisiensi di segala sektor, walau kinerja tahun 2022 itu sudah semakin membaik. Di tahun 2021, manajemen BUMN mengelola aset sebesar Rp 8.978 triliun, dan tahun 2022 lalu naik jadi Rp 9.867 triliun. Laba tahun 2022 meningkat sebesar Rp 179 triliun dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 125 triliun. Dari ekuitas atau modal naik juga, dari Rp 2.778 triliun di tahun 2021, jadi Rp 3.150 triliun tahun lalu (2022). Kinerja pendapatan (income) naiknya cukup signifikan, dari Rp 2.292 triliun di tahun 2021 jadi Rp 2.613 triliun pada tahun 2022. BUMN ini, lanjut Andre, sebetulnya khan bentuk partisipasi negara dalam bisnis. Bentuknya penguasaan oleh negara terhadap pengelolaan sumber daya yang strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus dijalankan secara profesional artinya mengikuti kaidah-kaidah dalam bisnis, tapi tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. “Selain berkontribusi dalam bentuk deviden dan menyetor pajak, BUMN berfungsi juga dalam penyerapan tenaga kerja," ujar Andre. Memelopori kegiatan usaha dalam upaya membentuk harga yang terjangkau (affordability), serta penyebaran atau distribusi yang merata (availability) ke seluruh pelosok tanah air. “Maka pengelolaanya tetap harus efisien dan adaptif, supaya tetap sebisa mungkin menghasilkan keuntungan (profit), ada deviden (pembagian keuntungan) bagi negara. Berantas segala bentuk bancakan, seperti yang terjadi baru-baru ini di BUMN infrastruktur,” tutup Andre. #PSI

Topik:

PSI BUMN

Berita Sebelumnya

Siap Setor Rp80,2 Triliun, Erick Thohir: Tahun Ini Kita akan Berikan Dividen Terbesar Sepanjang Sejarah BUMN

Berita Selanjutnya

5 Personel Bandara Kualanamu Dinonaktifkan Imbas Wanita Tewas Jatuh dari Lift

Berita Terkait

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

17 jam yang lalu

Ragam
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang meninjau secara langsung program pemberdayaan PNM kepada nasabah UlaMM dan Mekaar di Kopeng, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025).

Menko Pangan Zulhas Panen Brokoli hingga Ayam Petelur di Rumah Pangan PNM

9 Oktober 2025 21:27 WIB

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

6 Oktober 2025 16:48 WIB

Ekonomi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI/Ist)

Dugaan Persekongkolan Proyek CISEM II seret BUMN Karya Ini

5 Oktober 2025 18:25 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Hukum
Dua tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. (Foto: Dok MI)

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

1 Oktober 2025 13:44 WIB