Cawe-Cawe Penjualan 165 Hektar Lahan Bandara Hang Nadim Batam, Siapa Bermain? (1)

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 22 Agustus 2023 05:17 WIB
Jakarta, MI - Cawe-cawe penjualan 165 hektar lahan di Kawasan Bandara Udara Hang Nadim, Batam Provinsi Kepulauan Riau kini jadi polemik. Lahan seluas 165 hektar di Kawasan Bandara Hang Nadim kini dialih-fungsikan dan dijual ke Pengusaha Properti. "Negara ini memang lagi banyak cawe-cawenya. Setelah cawe-cawe, baru cabe-cabean. Tak masuk akal kawasan Bandara Hang Nadim saja bisa dijual ke pengusaha proferty yang tentu sangat mengancam dunia penerbangan," ungkap Ketua Umum Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) dalam perbincangan dengan Monitorindonesia.com di Kota Batam, Kepulauan Riau, pekan lalu. Penjualan lahan kawasan bandara ini tegas Tohom, merupakan kejahatan jabatan. Sebab melanggar Rencana Induk Bandar Hang Nadim di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan RI nomor 47 tahun 2022 tentang Rencana Induk Bandar Udara Hang Nadim yang dikeluarkan pada 9 Maret 2022 semua area Kawasan Bandara Hang Nadim yang memiliki total seluas 1.762 hektar tidak boleh dialihkan ke peruntukan lain. Apalagi ke perusahaan properti yang akan membangun kawasan industri dan pergudangan yang tidak terkait dengan kepentingan Kenbandaraan. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan badan pengelola Batam diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Kemudian ayat 4 Kepmen 47 disebut: Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Paerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya. Setiap Pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. [caption id="attachment_561450" align="aligncenter" width="375"] Pejabat BP Batam dan Kemenhub di Singapura, Dok MI[/caption] Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat empat perusahaan yang telah memiliki lokasi atas lahan di Kawasan Bandara yang tidak sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU) Hang Nadim di Kota Batam Perusahaan itu antara lain: PT Prima Propertindo Utama, PT Batam Prima Propertindo, PT Cakra Jaya Propertindo dan PT Citra Tritunas Prakarsa. Keempat perusahaan itu merupakan perusahaan properti yang akan membangun pergudangan dan bangunan lainnya yang tidak terkait dengan Kebandaraan. "Untuk itu, kami juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung serta Markas Besar Kepolisian untuk melakukan tindakan pro aktif, seperti memeriksa Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta Direktorat Lahan di BP Batam,” lanjut Tohom. Rencana pengembangan industri pergudangan oleh salah satu penerima alokasi lahan bandara Hang Nadim. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 201 menyebut: (1) Lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana memuat: a. Titik Koordinat Bandar Udara; dan b. Rencana Induk Bandar Udara. (3) Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan: a. Rencana Induk Nasional Bandar Udara; b. Keselamatan dan Keamanan Penerbangan; c. Keserasian dan Keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi Bandar Udara; d. Kelayakan Ekonomis, Finansial, Sosial, Pengembangan Wilayah, Teknis Pembangunan, dan Pengoperasian, serta e. Kelayakan Lingkungan. Menurut Tohom, penataan ruang dan lahan, apalagi menyangkut Objek Vital Nasional, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, apalagi jika terindikasi berbau kolusi dan korupsi. Humas BP Batam, Ariastuty Sirait, saat ditanya soal penjualan lahan Bandara kepada Pengusaha Properti belum memberikan konfirmasi. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat dengan warga yang tinggal di lahan Bandara Hang Nadim, Batam. Warga yang bermukim di sekitar Bandara Hang Nadim keberatan, karena BP Batam telah mengalihkan lahan tempat mereka bermukim ke Perusahaan Properti. Penjualan lahan bandara Hang Nadim juga sudah dibahas bersama Komisi VI DPR RI. Namun, setelah Komisi VI DPR rapat dengar pendapat dengan BP Batam pada awal 2023 hingga kini tak ada tindak lanjut. Sementara sumber Monitorindonesia.com di Batam dan Singapura mengungkap adanya dugaan cawe-cawe antara Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi dengan Pejabat Dirjen Perhubungan Udara. Dua pejabat penting itu diduga membahas penjualan lahan bandara Hang Nadim itu di Batam dan Singapura.   [caption id="attachment_561451" align="aligncenter" width="378"] Oknum pejabat Kemenhub dan BP Batam di Singapura, [doc MI][/caption]Dari tangkapan kamera yang dikirimkan sumber tersebut, tampak dua pejabat penting di BP Batam dan Kemenhub itu makan bersama di Singapura. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika hendak dikonfirmasi Monitorindonesia.com terkait penjualan lahan bandara Hang Nadim belum merespon pesan whattsap dikirimkan ke telepon selulernya hingga berita ini diturunkan. [Lin]

Topik:

Menhub Budi Karya Sumadi kemenhub Dirjen Perhubungan Udara Bandara Hang Nadim BP Batam Penjualan Lahan Bandara

Berita Sebelumnya

Satgas Sawit Diharapkan Mampu Atasi Kendala PSR

Berita Selanjutnya

Ekonom Sebut Subsidi Kendaraan Listrik Produsen Luar Negeri Melanggar Konstitusi

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Foto: Dok MI)

Ipar Jokowi Billy Haryanto Dipanggil KPK soal Suap DJKA, Eks Menhub Budi Karya Kapan Ya?

29 September 2025 14:48 WIB

Hukum
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjebloskan Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) periode Mei 2016-Juli 2017 Prasetyo Boeditjahjono (PB) ke Rutan Klas I Palembang. (Foto: Dok MI/Aan)

Kejaksaan Jebloskan Eks Dirjen DJKA Prasetyo Boeditjahjono ke Rutan Klas I Palembang

9 September 2025 19:39 WIB

Hukum
Bupati Pati Sudewo (Foto: Istimewa)

Diduga Terima Fee Proyek Rel KA, KPK akan Periksa Bupati Pati Sudewo

13 Agustus 2025 17:59 WIB

Hukum
ASN Kemenhub Risna Sutriyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Risna Sutriyanto ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

PT IPA Beri Rp 600 Juta ke ASN Kemenhub Risna: Komitmen Fee Proyek Jalur Ganda KA

13 Agustus 2025 04:05 WIB

Hukum
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan, Risna Sutriyanto, resmi menjadi tersangka dan ditahan KPK usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (11/8/2025).

KPK Tahan Pejabat Kemenhub Risna Sutriyanto, Tersangka Korupsi Jalur KA DJKA

12 Agustus 2025 14:17 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (Foto: Dok MI)

KPK Beri Sinyal Dugaan Keterlibatan Eks Menhub Budi Karya di Korupsi DJKA, Kapan Diperiksa Lagi?

3 Juli 2025 01:57 WIB