Terjadi Lagi, OJK Cabut Izin Usaha BPR
Jakarta, MI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan perbaikan tata kelola industri Bank Perekonomian Raykat. Dalam hal ini, OJK mencabut izin usaha BPR Persada Guna.
Pencabutan izin BPR ini merupakan pencabutan keempat yang telah dilakukan OJK sepanjang 2023. Catatan tersebut lebih banyak dari pencabutan izin BPR yang terjadi pada 2022, yang hanya dua BPR.
Adapun, BPR yang telah dicabut OJK sepanjang tahun ini, antara lain BPR Bagong Inti Marga (BIM) di Jawa Timur, Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) di Jawa Barat, dan PT BPR Indotama UKM Sulawesi.
“(Pencabutan) akibat pelanggaran ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada awak media, Senin (4/12).
Lebih lanjut, Dian mengungkapkan penyelesaian hak dan kewajiban BPR tersebut diserahkan pada tim likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.
Ia juga bilang penindakan tegas terhadap BPR yang terlibat fraud dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen. Serta, penguatan BPR pasca diterbitkannya UU P2SK.
Terhadap dua BPR yang dicabut izin usahanya, antara lain BPR Bagong Inti Marga (BIM) di Jawa Timur dan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) di Jawa Barat, LPS telah melakukan likuidasi.
Menurut LPS, BPR KRI adalah BPR terbesar kedua yang pernah ditutup. Saat dinyatakan resmi dilikuidasi, bank tersebut memiliki 34.000 rekening dengan total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 337,17 miliar. (Ran)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Azmi Syahputra: Judi Online Harus Disikat Habis, Jangan Pernah Berikan Keleluasan Sedikitpun
22 Juli 2024 01:29 WIB
DPR Sentil OJK, Minta Tinjau Ulang Rencana Kebijakan Asuransi Wajib Kendaraan
18 Juli 2024 15:32 WIB
Apa Kabar Kasus Dugaan Korupsi Askrida Rp 4,4 Triliun? Kapan Disidik KPK?
18 Juli 2024 10:08 WIB
Pemerintah Wajibkan Semua Kendaraan Bermotor Ikut Asuransi Mulai 2025
18 Juli 2024 09:48 WIB
DPR Tekankan OJK: Aturan Baru Pinjol Mesti Utamakan Perlindungan dan Keamanan kepada Rakyat
15 Juli 2024 19:25 WIB