Komisi VII Minta Pemerintah Selektif dalam Membuat Kebijakan Bea Masuk 200 Persen

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah untuk membuat kebijakan bea masuk yang tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat terkait rencana pemberlakukan bea masuk impor hingga 200 persen. 

"Kebijakan seperti ini harus selektif, harus dipilah dulu mana produk impor yang berupa produk jadi, dan berupa bahan baku industri. Tidak bisa digebyah-uyah," kata Mulyanto kepada wartawan, dikutip Sabtu (6/7/2024). 

Mulyanto menilai, kebijakan bea masuk yang besar itu sudah tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Bahkan menurutnya, Impor bahan baku dan komponen ini, justru harus dipermudah karena diperlukan untuk menunjang kelancaran produksi dalam negeri.

“Jangan semua barang impor diperlakukan sama. Bisa kacau nanti,” ujarnya. 

Lebih lanjut, kata Mulyanto, selama ini Pemerintah telah secara sepihak telah membuat aturan impor, akibatnya hal itu justru mematikan industri di tanah air.

“Meski begitu Pemerintah jangan seperti bandul bergerak dari ekstrim kiri menuju ekstrim kanan dan bersifat reaktif secara berlebihan terkait dengan serbuan produk impor ini. Karena kebijakan seperti itu akan tetap tidak optimal bagi pembangunan industri nasional,” jelasnya.