Hmmm...!Anggaran IKN 2025 Cuma Rp137 Miliar, Jokowi Sebelumnya Bilang Rp Rp400,3 triliun

Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) menuturkan ada opsi untuk menambah alokasi anggaran di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, terutama untuk pengembangan infrastruktur demi mendorong investasi. 

Hal ini menyusul rendahnya anggaran pengembangan kawasan strategis IKN pada 2025 yang hanya Rp137,1 miliar. Sementara itu, program dukungan manajemen IKN pada 2025 dialokasikan sebesar Rp368,4 miliar.

Menurut dia, pemerintah telah memberikan ruang kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan prioritasnya pembangunan ke depannya, termasuk mengenai alokasi anggaran tambahan yang mungkin diperlukan untuk infrastruktur yang penting dalam menarik investasi. 

"Saya sampaikan ini semua baseline, dan ini diberikan otoritas kepada presiden terpilih, menentukan sesuai prioritas, dan beliau dengan kabinet [terpilihnya] akan bahas dan sampaikan. Jadi amplop besarnya sudah ada, dan nanti kemudian spesifikasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, di Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

"[tapi] Overall dari APBN ini, pemerintah tetap bisa jalan, tapi itu domain dari pemerintahan yang baru," tegasnya. 

Kata Jokowi Rp400,3 triliun

Pemerintah telah menetapkan RAPBN 2025, termasuk untuk anggaran infrastruktur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pembangunan infrastruktur tahun depan dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun.

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Jokowi dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan APBN 2025 di hadapan Sidang Tahunan DPR-RI, Jumat (16/8/2024).

Selain untuk infrastruktur, RAPBN 2025 juga meliputi anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," katanya.