Prabowo Bakal Tambah Utang Negara Rp781,9 T, Tertinggi Sejak Pandemi

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto merencanakan penambahan utang negara hingga Rp781,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, pembiayaan utang tersebut bakal diperoleh melalui dua instrumen utama: penerbitan surat berharga negara (SBN) serta penarikan pinjaman. 

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781.868 miliar," dikutip dari dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, Selasa (19/8/2025).

Adapun penerbitan SBN akan dibagi menjadi dua kategori, yakni Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. 

Sementara itu, pinjaman akan dilakukan melalui dua cara. Pemerintah akan melakukan pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Dokumen itu mencantumkan jumlah penarikan utang beberapa tahun terakhir. Utang yang direncanakan untuk 2026 akan menjadi yang terbesar sejak pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi 2021, pemerintah mencatat penarikan utang sebesar Rp870,5 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp696 triliun pada 2022, Rp404 triliun di 2023, dan Rp558,1 triliun pada 2024. Sementara dalam outlook 2025, utang pemerintah Rp 715,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penarikan utang akan dilakukan dengan kehati-hatian. Pemerintah juga lebih memprioritaskan penarikan utang dari dalam negeri.

"Kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya," kata Sri Mulyani pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia juga menambahkan, rasio utang Indonesia dalam tiga tahun terakhir relatif stabil di level 39,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).